Dukung Posbankum Desa, Pemkab Tapin Terima Penghargaan Menteri Hukum

BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Tapin menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dukungan terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. 

Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Tapin, Juanda, dalam kegiatan Peresmian Posbankum Desa dan Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Jumat (30/1/2026), di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Hukum RI, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Tapin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk di desa dan kelurahan. Posbankum ini hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum secara mudah dan dekat,” ujar Juanda.

Ia juga mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemkab Tapin dan menilai Posbankum sebagai fasilitas penting dalam membantu masyarakat desa menghadapi persoalan hukum.

“Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat tidak perlu ragu untuk mencari solusi hukum. Ini langkah baik yang perlu dimanfaatkan bersama,” pungkasnya.

Kehadiran Wakil Bupati Tapin sekaligus penerimaan penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mendukung penguatan layanan hukum serta perlindungan masyarakat di daerah.