ADVERTORIAL

Wabup Tapin Sambut Ketua Komisi II DPR RI, Program PTSL Resmi Diluncurkan

Ketua Komisi II DPR RI launching program PTSL di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Jum'at (3/4/2026). Foto: istimewa
Ketua Komisi II DPR RI launching program PTSL di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Jum'at (3/4/2026). Foto: istimewa
apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Hal tersebut ditandai dengan peluncuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dirangkai dengan silaturahmi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda di Aula Tamasa Setda Tapin, Jumat (3/4/2026). 

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tapin Juanda, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Dalam sambutannya, Juanda menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan. Ia menyebut kehadiran legislator tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Tapin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan.


“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Tapin, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada daerah kami,” ujarnya.

Wabup menegaskan bahwa PTSL merupakan program strategis nasional yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Program ini tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah, mendorong investasi, serta meminimalisir potensi konflik pertanahan,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkab Tapin menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan PTSL mengingat masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah. Melalui program ini, diharapkan seluruh bidang tanah di Kabupaten Tapin dapat terdaftar secara lengkap dan tertib administrasi.


Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta bekerja sama dengan petugas di lapangan. “Dukungan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” tegasnya.

Selain itu, momentum silaturahmi bersama Komisi II DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam kebijakan pertanahan dan tata kelola pemerintahan. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan diyakini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.