ALFI: Transisi Truk Listrik Harus Bertahap, Biaya Logistik dan Kepastian Regulasi jadi Kunci

apakabar.co.id, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung upaya pemerintah mendorong transisi menuju transportasi logistik rendah emisi. Namun, pelaku usaha menilai elektrifikasi truk tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi, kesiapan infrastruktur, dan kepastian regulasi.

Wakil Ketua Umum Logistik dan Perdagangan ALFI DPW Jakarta, Ahmad Sugiono, mengungkapkan sektor logistik pada prinsipnya mendukung target pengurangan emisi dan agenda menuju net zero emission. Meski demikian, implementasinya harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu distribusi barang nasional.

"Kami mendukung proses transisi menuju zero emission, tetapi harus dilakukan bertahap, realistis, dan tidak menghambat distribusi barang. Yang paling penting adalah daya saing logistik Indonesia jangan sampai justru menurun," kata Ahmad dalam sebuah diskusi mengenai dekarbonisasi transportasi logistik di Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Ahmad, biaya logistik Indonesia hingga saat ini masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Ia menyebut biaya logistik nasional masih berada di kisaran 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika ditambah biaya ekspor yang mencapai sekitar 8 persen, total beban logistik dapat mencapai lebih dari 22 persen.

"Ini masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara sekitar kita. Karena itu, upaya efisiensi harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.

ALFI menilai salah satu faktor paling menentukan dalam operasional angkutan barang adalah biaya bahan bakar. Ahmad mengungkapkan sekitar 30 hingga 35 persen biaya operasional truk habis untuk kebutuhan BBM.

Selain BBM, biaya perawatan seperti oli, servis, dan suku cadang juga menyumbang sekitar 15 persen dari total biaya operasional kendaraan.

Karena itu, pelaku usaha menyambut berbagai alternatif energi yang tengah dikembangkan pemerintah dan industri, mulai dari biodiesel, kendaraan listrik hingga teknologi hidrogen.

"Kami melihat semua opsi energi yang sedang berkembang. Ada biodiesel, kendaraan listrik, sampai hidrogen. Pada akhirnya pelaku usaha akan melihat mana yang paling efisien dari sisi total biaya kepemilikan atau total cost of ownership," katanya.

Meski demikian, penggunaan kendaraan listrik untuk sektor logistik masih menghadapi tantangan besar. Selain tingkat adopsinya yang masih sangat rendah, harga kendaraan listrik juga dinilai masih terlalu mahal.

Ahmad menyebut harga truk listrik saat ini bisa mencapai 2,5 hingga 3 kali lipat dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

"Secara operasional mungkin siap, tetapi kalau secara ekonomi belum siap, tentu menjadi persoalan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Ahmad menjelaskan kondisi industri logistik saat ini tidak mudah. Persaingan usaha semakin ketat sementara margin keuntungan terus menipis.

Di Jakarta saja, kata dia, terdapat sekitar 1.410 perusahaan anggota ALFI. Sementara data Kementerian Perhubungan menunjukkan izin usaha logistik baru masih terus bertambah setiap minggu. Akibatnya, jumlah pemain terus meningkat sementara pasar tidak bertumbuh secepat pertumbuhan perusahaan.

"Perusahaannya makin banyak, tetapi kuenya tidak bertambah banyak. Persaingan menjadi sangat ketat," tegasnya.

Di sisi lain, perusahaan logistik juga menghadapi tekanan dari pelanggan yang terus menuntut tarif lebih murah. Kondisi demikian membuat banyak perusahaan kesulitan melakukan investasi armada baru, termasuk membeli kendaraan listrik.

"Boro-boro menambah kendaraan listrik. Untuk mempertahankan usaha tetap berjalan saja sudah cukup berat," terang Ahmad.

Ia menjelaskan sebagian besar perusahaan logistik menggunakan skema kredit maksimal 5 (lima) tahun untuk pembelian truk. Selama masa tersebut, perusahaan harus menanggung cicilan, biaya operasional, dan berbagai kewajiban lainnya.

Selain persoalan biaya investasi, ALFI menyoroti pentingnya kepastian regulasi. Menurut Ahmad, pelaku usaha membutuhkan arah kebijakan yang jelas agar dapat menyusun strategi investasi jangka panjang.

Ia mencontohkan berbagai insentif kendaraan listrik yang sempat diberikan pemerintah, namun di sisi lain muncul berbagai isu kebijakan baru yang membuat dunia usaha ragu mengambil keputusan.

"Kami butuh kepastian regulasi. Kalau arahnya jelas dan ada dukungan pembiayaan yang memadai, tentu pelaku usaha akan lebih mudah beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan," katanya.

Infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), akses jalan, serta kesiapan kawasan industri dan pelabuhan harus diperkuat sebelum target elektrifikasi diperluas.

Di luar isu elektrifikasi, ALFI menilai efisiensi rantai pasok nasional masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satunya adalah kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Ahmad mengungkapkan lonjakan impor dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan. Banyak importir memilih menambah stok barang karena khawatir terjadi gejolak nilai tukar dan kenaikan biaya logistik global akibat konflik geopolitik.

Akibatnya, tingkat okupansi lapangan penumpukan atau yard occupancy ratio (YOR) meningkat dan memperlambat arus barang.

"Kita tidak bisa hanya bicara elektrifikasi truk. Efisiensi logistik juga harus dibenahi melalui pengurangan kemacetan, percepatan dwelling time, dan perbaikan rantai pasok," ujarnya.

Menutup paparannya, Ahmad menegaskan ALFI mendukung agenda transportasi rendah emisi yang sedang didorong pemerintah. Namun, keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh teknologi kendaraan semata.

Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada kombinasi insentif ekonomi, dukungan pembiayaan, kesiapan infrastruktur, efisiensi rantai pasok, serta harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga.

"Kami mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi. Tetapi harus bertahap, realistis, dan tetap menjaga daya saing industri logistik nasional," kata Ahmad.

Dia menambahkan, "Jangan sampai tujuan mengurangi emisi justru membuat biaya logistik semakin tinggi dan mengganggu distribusi barang."