apakabar.co.id, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mendorong pemerintah mengoptimalkan diversifikasi pangan sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan dalam negeri.
“Walaupun memang tahun lalu Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras, naik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi, mungkin pertanyaannya apakah harus beras? Jadi, dari demand side bagaimana upaya untuk melakukan diversifikasi, karena memang daerah Indonesia yang cocok untuk beras tidak terlalu banyak, Jawa, sebagian Sumatera, dan mungkin sebagian Sulawesi,” kata Berly di Jakarta, Selasa (3/12).
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dengan tema “Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi”, Berly menuturkan tidak semua daerah Indonesia cocok untuk ditanam beras, sehingga sumber pangan lokal selain beras perlu dikembangkan secara optimal untuk dikonsumsi masyarakat.
“Tapi, untuk Indonesia timur khususnya tidak cocok lahan kita, sehingga kalau didorong atau ingin tumbuh beras di sana, investasinya besar sekali dan mahal, dan kalaupun rakyat sana sudah terbiasa makan beras, jadinya biaya transportasi juga mahal,” ujarnya.
Baca juga: Dinilai Menghambat Investasi, Prabowo Tegas soal Korupsi
Menurut dia, ada beragam sumber pangan lokal selain beras yang bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi pangan bagi masyarakat Indonesia sehingga pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan impor beras.
“Kenapa tidak kita dorong ubi, singkong, kemudian talas, sagu yang juga makanan lokal, tapi mungkin dengan sentuhan chef-chef ahli-ahli kuliner baru, sehingga menjadi laku di anak muda. Jadi, anak muda tidak harus makan beras, yang untuk Indonesia timur itu mahal dan sulit untuk ditanam dan dibawa,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mendorong kesiapan pemerintah dalam memastikan agar ekspor Indonesia ke Eropa tidak terhambat ketika European Union Deforestation Regulation (EUDR) diberlakukan, yakni regulasi baru dari Uni Eropa yang bertujuan untuk mengatasi masalah deforestasi global yang berkaitan dengan rantai pasok produk di negara-negara anggota.
