apakabar.co.id, JAKARTA – Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri menilai dualisme yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akibat operasi senyap yang dilakukan penguasa.
“Membaca konflik di Kadin perlu komprehensif. Bahwa ada operasi senyap bagaimana 28 pengurus wilayah tiba-tiba setuju diadakannya Munaslub,” katanya kepada apakabar.co.id di Jakarta, Rabu (18/9).
Didin mengungkapkan operasi senyap tersebut diduga dioperasionalkan dalam bentuk operasi uang dan operasi hukum untuk membidik figur-figur yang dianggap berkepentingan.
Kejanggalan tersebut, kata Didin, terlihat dari momentum pendongkelan Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum Kadin yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.
Baca juga: Kadin Buka Ruang Dialog dengan Peserta Munaslub
Baca juga: Jokowi Minta Selesaikan Dualisme Kadin secara Internal
Padahal, bila persoalannya Arsjad dianggap bermasalah karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, seharusnya hal itu diselesaikan tak jauh dari momen Pilpres 2024. Tentunya dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
“Setelah pilpres kalah dan terjadi berbulan-bulan baru terjadi pendongkelan,” kata Guru Besar IPB tersebut.
Didin menilai situasi tersebut merupakan bagian dari praktik antidemokrasi. Polanya yang sudah pernah terjadi yakni dengan mengobok-ngobok sebuah lembaga baik dalam bentuk organisasi, parpol, ormas dan media.
“Saya prihatin dengan kondisi demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bahkan The Economist Intelligence Unit menyimpulkan Indonesia menganut Demokrasi Hybrid atau otoritarian yang dibangun dalam praktik-praktik tidak demokratis,” jelasnya.
