apakabar.co.id, JAKARTA – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah mencabut kebijakan efisiensi anggaran guna menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.
Permintaan tersebut berdasar jika kebijakan efisiensi anggaran tersebut dicabut maka akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk berbelanja dalam negeri.
“Jadi mungkin nanti bisa efisiensi dilepas untuk meramaikan ekonomi kembali, Pak. Karena dari ritel ingin ramai, banyak orang jalan-jalan, naik pesawat, asal di Indonesia saja,” kata Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah di Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5).
Baca juga: Jelang Pindahan ke IKN, Hippindo Usul Gedung Pemerintah Jadi Mal
Baca juga: Siap-siap! Tarif Sewa Mal di Jabodetabek Bakal Naik hingga 10 Persen
Pada kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah tidak akan menghambat transaksi maupun dukungan terhadap UMKM.
Bagi Maman, tidak ada korelasi negatif antara upaya efisiensi anggaran dengan aktivitas ekonomi UMKM. Sebaliknya, pihaknya justru melihat efisiensi sebagai pendorong kreativitas dan inovasi di kalangan aparatur pemerintahan dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien.
“Dalam konteks kami di Kementerian UMKM, kami menganggap bahwa itu sesuatu yang positif, bahwa dengan adanya efisiensi ini mendorong kami untuk lebih meningkatkan program kolaborasi dengan pemerintahan lintas kementerian,” jelasnya.
