apakabar.co.id,JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat persetujuan penambahan anggaran Rp40,59 triliun pada 2025.
Dengan tambahan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya mendapatkan gelontoran anggaran Rp116,23 triliun.
Penambahan anggaran tersebut termasuk untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak Rp9,19 triliun usai diusulkan menteri Basuki Hadimuljono pada raker dengan Komisi V DPR RI, Rabu (18/09).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mulanya merinci tambahan anggaran Rp40,59 triliun digunakan untuk tiga hal utama.
Pertama penyelesaian pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan sebesar Rp11,9 triliun.
Kedua, untuk renovasi prasarana sekolah yang rusak sebesar Rp19,5 triliun. Ketiga, untuk menyelesaikan pembangunan IKN sebesar Rp9,19 triliun.
“Untuk penyelesaian pembangunan IKN dan mengoperasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) itu sebesar Rp9,19 triliun,” tutur Basuki.
Sebelumnya, IKN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun untuk pembangunannya pada 2025 dari Kementerian PUPR.
Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sekitar Rp35,37 triliun.
Menurut Basuki, keberlanjutan pembangunan IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 9,11 triliun. Untuk Bina Marga, pembangunan jalan tol IKN seksi A1 dan B1 segmen bandara Sepinggan-Tol Balsam.
“Jalan bebas hambatan seksi 5B segmen jembatan P Balang-Sp Riko, jalan bebas hambatan seksi 6B rencana Outer Ring Road-Sp. Pemenuhan sebagian pembangunan bandara VVIP IKN.”terang Basuki.
Basuki menjelaskan, pembangunan bidang Cipta Karya diantaranya, melanjutkan pembangunan infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) serta sarana prasarana.
Ia menyatakan, keberlanjutan pembangunan perumahan, dengan pembangunan hunian vertikal TNI, dan pengadaan Garmag 47 Tower ASN dan Hankam.
“Selanjutnya, Cipta Karya, pembangunan gedung dan kawasan Basilika dan Gereja, Kantor Kementerian Koordinator, Kantor OIKN, Masjid Negara, pembangunan gedung Wing kawasan perkantoran PUPR. Sarpras Ibu Kota Negara, sekolah, pasar, puskesmas di kawasan hunian ASN IKN,” kata Basuki.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus juga menyampaikan sejumlah isu yang harus menjadi fokus Kementerian PUPR di 2025. Ia mengatakan, perlunya dilakukan keberlanjutan program padat karya khususnya pada pembangunan keberlanjutan IKN.
“Diperlukan untuk melanjutkan dan meningkatkan program padat karya, kedua, agar penyesuaian rencana kegiatan tahun 2024 benar-benar berdasarkan kajian yang komprehensif,” katanya.
“Serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat di seluruh daerah. Dan ketiga, penguatan konektivitas wilayah pengelolaan sumber daya air, penataan kawasan, dan pembangunan rumah.”
