apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, juga turut menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga internasional.
Scott Bessent, seperti diungkapkan Sri Mulyani, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
“Juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, JumaT (25/4).
Baca juga: Menkeu Pastikan RI Netral di Tengah Ketegangan AS-China
Sri Mulyani menerangkan posisi AS dalam institusi global dinilai penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.
Berdasarkan sudut pandang AS, kata Sri Mulyani, AS saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.
Karena itu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.
“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu Siapkan Deregulasi Pajak Hadapi Tarif Trump
Adapun proposal yang disampaikan tim delegasi Indonesia dinilai mendapatkan pengakauan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.
Pemerintah AS disebut memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.
“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.
Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025. Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.
