EKBIS

Studi IESR: Elektrifikasi Truk Bisa Pangkas Emisi, Kurangi Beban Subsidi hingga Ribuan Triliun Rupiah

Transportasi barang berbasis truk menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia meski jumlah kendaraannya relatif kecil dibandingkan kendaraan lain. Karena itu, percepatan penggunaan truk listrik dapat memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengurangan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan anggaran negara dalam jangka panjang.

Penulis: Tim Redaksi
Rabu, 17 Juni 2026 | 17:23 WIB

Sejumlah truk antre untuk memasuki kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (10/6). Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA - Transportasi barang berbasis truk menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia meski jumlah kendaraannya relatif kecil dibandingkan kendaraan lain. Karena itu, percepatan penggunaan truk listrik dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengurangan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan anggaran negara dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Ilham Rizqian Fadillah, saat memaparkan hasil studi bertajuk Heavy-duty Vehicle Decarbonization through Zero-Emission Truck yang digelar di Jakarta, Senin (15/6). Hasil studi khusus membahas terkait peluang elektrifikasi kendaraan logistik di Indonesia.

Menurut Ilham, jumlah truk di Indonesia hanya sekitar 4 persen dari total kendaraan yang beroperasi di jalan. Namun kontribusinya terhadap emisi sektor transportasi mencapai hampir 30 persen.

"Truk itu jumlahnya hanya sekitar 4 persen secara unit, tetapi emisinya sangat tidak proporsional, yaitu hampir 30 persen. Jadi jumlah yang sedikit ini dampaknya luar biasa besar," ujar Ilham di Jakarta, Senin (15/6).

Selain emisi karbon, sektor angkutan barang juga menjadi penyumbang polusi udara seperti particulate matter (PM), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur oksida (SOx). Secara nasional, kontribusinya terhadap polusi udara diperkirakan mencapai sekitar 11 persen.

Karena itu, IESR menilai penggantian armada truk diesel menjadi truk listrik dapat menjadi langkah strategis untuk menghasilkan dampak lingkungan yang besar dalam waktu relatif cepat.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan banyak aturan sejak beberapa tahun terakhir, meskipun tingkat adopsi kendaraan listrik di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), akumulasi kendaraan listrik di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 0,2 persen dari total populasi kendaraan nasional.

"Angka tersebut dinilai masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik yang kuat dan berkelanjutan," ungkap Ilham.

Menurut catatan Dewan Energi Nasional (DEN), industri kendaraan listrik membutuhkan tingkat penetrasi pasar yang jauh lebih besar agar dapat mencapai skala ekonomi.

Angka 10 persen merupakan batas minimal yang diperlukan untuk menciptakan pasar awal (early adopter market) yang mampu menarik investasi, memperkuat rantai pasok, serta menurunkan biaya produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Emisi truk terus naik

Dalam paparannya, Ilham menjelaskan bahwa emisi dari sektor truk barang terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sektor industri.

Aktivitas manufaktur, pertambangan, perdagangan daring, serta distribusi logistik yang meningkat setelah pandemi mendorong kebutuhan angkutan barang semakin tinggi. Akibatnya, emisi dari sektor ini meningkat hampir 12 persen setiap tahun.

"Ketika sektor manufaktur, pertambangan, dan industri tumbuh, semuanya membutuhkan truk untuk memobilisasi barang. Karena itu emisinya terus naik dari tahun ke tahun," katanya.

IESR mencatat sekitar sepertiga armada truk di Indonesia berusia lebih dari 20 tahun. Kondisi tersebut membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dan tingkat emisi semakin tinggi.

Di sisi lain, sektor logistik Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak yang harganya sangat dipengaruhi situasi geopolitik global.

Ilham mencontohkan konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia hingga menembus 114 dolar AS per barel.

"Hampir setiap krisis geopolitik berdampak terhadap harga minyak. Karena itu sektor logistik kita perlu melepaskan ketergantungan terhadap komoditas yang sangat volatil ini," ujarnya.

Potensi penghematan subsidi sangat besar

Menurut hasil studi IESR, setiap truk diesel membutuhkan subsidi dan kompensasi bahan bakar sekitar Rp21 juta per tahun dalam kondisi harga minyak normal.

Jika dikalikan dengan jumlah armada yang beroperasi di Indonesia, nilai subsidi dan kompensasi tersebut mencapai sekitar Rp313 triliun. Angka itu berpotensi melonjak hingga Rp500 triliun apabila harga minyak dunia tetap tinggi seperti saat ini.

"Kalau harga minyak mencapai 114 dolar AS per barel, pengeluaran subsidi dan kompensasi bisa meningkat dari Rp313 triliun menjadi sekitar Rp500 triliun," kata Ilham.

IESR memperkirakan kebutuhan subsidi per truk dapat meningkat hingga Rp50 juta per tahun pada 2060 akibat inflasi dan kenaikan harga energi. Adapun saat ini, setiap unit truk bertenaga fosil diperkirakan menghabiskan subsidi dan kompensasi energi dari APBN sekitar Rp21 juta per tahun.

Secara kumulatif, penghematan yang dapat diperoleh Indonesia melalui elektrifikasi truk hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai Rp5.000 triliun.

Sebagai perbandingan, angka tersebut hampir 2 (dua) kali lipat dari total pendapatan negara Indonesia pada 2025 yang berada di kisaran Rp2.750 triliun.

Biodiesel belum menjadi solusi utama

Dalam studi tersebut, IESR juga membandingkan penggunaan biodiesel B40 dengan truk listrik sebagai opsi dekarbonisasi sektor logistik.

Hasilnya menunjukkan bahwa biodiesel memang mampu menurunkan emisi dari proses pembakaran kendaraan. Namun jika memperhitungkan emisi sepanjang siklus hidup, termasuk perubahan penggunaan lahan untuk perkebunan bahan baku biofuel, manfaat lingkungan yang diperoleh menjadi jauh lebih kecil.

Ilham menjelaskan bahwa pembukaan lahan baru untuk tanaman biofuel dapat menyebabkan pelepasan emisi karbon yang sebelumnya tersimpan di hutan.

"Ketika hutan dibuka untuk memproduksi bahan baku biofuel, emisi yang sebelumnya tersimpan akan lepas ke atmosfer. Karena itu emisi siklus hidup biofuel masih cukup tinggi," jelasnya.

Selain itu, kebutuhan bahan baku biofuel diperkirakan akan semakin besar seiring meningkatnya konsumsi energi sektor transportasi.

ISR memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 260 juta barel bahan baku biofuel pada 2060 apabila tetap mengandalkan strategi tersebut.

Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Selain persoalan iklim, ISR menyoroti dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh emisi kendaraan berat. Sebuah persoalan yang telah terjadi sejak lama akibat polusi kendaraan.

Menurut perhitungan lembaga tersebut, setiap 10 juta kilometer perjalanan truk dapat mengurangi usia harapan hidup sekitar 150 warga. Adapun total kehilangan usia mencapai sekitar 10 tahun secara kumulatif.

Emisi truk juga diperkirakan meningkatkan kasus penyakit pernapasan di kawasan padat penduduk yang berada di sepanjang koridor logistik.

"Setiap 400 truk yang beroperasi di wilayah padat penduduk dapat memicu sekitar 160 kasus asma kronis dan gangguan pernapasan lainnya," tegas Ilham.

Penggunaan biodiesel dinilai hanya memberikan perbaikan terbatas karena masih menghasilkan emisi NOx yang cukup tinggi. Sebaliknya, truk listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga manfaatnya terhadap kesehatannya jauh lebih besar.

"Hanya elektrifikasi atau truk listrik yang bisa menghilangkan emisi gas buang secara langsung," tegasnya.

Truk listrik masih mahal

Meski menawarkan banyak manfaat, IESR mengakui bahwa harga truk listrik saat ini masih menjadi tantangan utama.

Biaya kepemilikan kendaraan listrik untuk angkutan barang masih lebih tinggi ketimbang truk diesel, terutama karena harga pembelian awal yang mahal.

Namun, IESR menilai kesenjangan biaya tersebut dapat diperkecil melalui berbagai insentif seperti pembebasan pajak, pengurangan biaya balik nama kendaraan, hingga model bisnis sewa armada.

Menurut Ilham, kombinasi kebijakan tersebut berpotensi menurunkan total biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO) hingga 36-40 persen.

"Truk listrik masih membutuhkan dukungan kebijakan dan model bisnis yang lebih atraktif agar dapat bersaing dengan truk diesel," paparnya.

Perlu infrastruktur khusus

Selain insentif, IESR menekankan pentingnya pembangunan stasiun pengisian daya khusus untuk kendaraan berat. Meski jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum terus bertambah, sebagian besar fasilitas yang tersedia saat ini belum dirancang untuk melayani kebutuhan truk.

Karena itu, IESR mengidentifikasi sedikitnya 27 lokasi strategis di Pulau Jawa dan Sumatera yang dinilai layak menjadi prioritas pembangunan fasilitas pengisian daya berkapasitas besar.

Lokasi tersebut berada di koridor logistik utama seperti Pantura Jawa, kawasan industri, pelabuhan, hingga jalur distribusi batu bara di Sumatera.

IESR juga merekomendasikan berbagai langkah kebijakan, mulai dari reformasi subsidi energi, pembebasan bea masuk truk listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya. Termasuk juga pelaksanaan proyek percontohan di sektor logistik pelabuhan dan pertambangan.

"Kalau Indonesia ingin mencapai target net zero emission pada 2060, maka persiapannya harus dimulai sekarang. Elektrifikasi truk perlu menjadi arus utama dalam beberapa dekade ke depan," tandas Ilham.

Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK