EKBIS

Terjebak Infrastruktur Rapuh, IESR Desak Reformasi Jaringan Listrik Sumatera

Penulis: Faturahman Sophian
Selasa, 7 Juli 2026 | 17:45 WIB

Pedagang menggunakan lilin untuk penerang saat pemadaman listrik di Nagari Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (23/5/2026). Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA - Institute For Essential Service Reform (IESR) menyoroti kerentanan fatal pada arsitektur jaringan listrik Sumatra yang menjadi pemicu beruntunnya kasus padam massal (blackout) dalam beberapa tahun terakhir. Struktur jaringan yang mengandalkan titik lemah tunggal (single point of failure) dinilai membuat sistem kelistrikan di wilayah tersebut sangat rapuh terhadap gangguan tunggal.

Analisis Energi Terbarukan IESR, Muhammad Ihsan mengungapkan insiden blackout terbesar pada Juni 2024 dan Mei 2026 di Sumatera memiliki pola kaskade yang identik. Artinya, gangguan pada satu jalur transmisi bertegangan tinggi langsung merembet secara instan, memutus pembangkit-pembangkit secara berurutan, hingga melumpuhkan wilayah regional.

“Jalur koridor Lubuklinggau-Lahat 275 kV mengalami kegagalan fungsi fatal pada 2019 dan Juni 2024. Sementara di Aceh, sistem pembangkitnya sangat tergantung pada PLTU Nagan Raya dan PLTMG Arun yang hanya dihubungkan oleh satu koridor transmisi utama Bireun-Arun. Begitu koridor atau salah satu pembangkit ini terganggu, satu provinsi langsung padam,” ujar Ihsan dalam Webinar Series bertajuk Reformasi Jaringan Listrik Indonesia dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ekonomi Digital Melejit, Pelaku Usaha Online Masih Tertinggal

Kerugian finansial akibat rentetan pemadaman ini pun terus melonjak tajam. Data IESR mencatat eskalasi dampak dari semula puluhan ribu pelanggan hingga mencapai 13,1 juta pelanggan yang terdampak, dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi nasional menyentuh angka Rp10 triliun pada tahun 2026.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa turut mempertanyakan standar kekuatan fisik infrastruktur kelistrikan yang ada saat ini. Berulangnya kasus robohnya menara transmisi, seperti di koridor kenten, Tanjung Api pada 2023 dan kehancuran fisik jalur Bireun Arun akibat banjir di akhir 2025, menjadi sinyal alarm keras.

“Menara transmisi seharusnya dirancang untuk menahan hujan lebat, petir, dan angin kencang yang biasa terjadi di Indonesia. Pertanyaan kuncinya adalah mengapa infrastruktur yang relatif baru mengalami kegagalan beruntun dalam kondisi cuaca seperti ini?” tegas Fabby Tumiwa.

Sebagai solusi jangka pendek, IESR merekomendasikan pemerintah dan PLN untuk segera melakukan revisi total terhadap Grid Code dan Distribution Code nasional. Langkah ini krusial guna memasukkan indikator ketahanan iklim masa depan serta mempercepat adopsi interkoneksi jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY