Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS DKI Jakarta Jamin Kerahasiaan Data Pelaku Usaha

 

apakabar.co.id, JAKARTA - BPS DKI Jakarta menjamin kerahasiaan data pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026. Pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh data yang diberikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga kerahasiaannya. Jaminan tersebut disampaikan Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang digelar setiap 10 tahun sekali.

Dalam acara yang dipantau di Jakarta, Selasa (7/7), Kadarmanto menegaskan bahwa BPS memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data yang diperoleh dari responden. Menurut dia, kerahasiaan data menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“Saya menjamin bahwa data yang nanti diberikan dijamin kerahasiaannya, karena BPS ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, harus dijaga kerahasiaannya,” kata Kadarmanto.

Ia menjelaskan bahwa seluruh petugas sensus telah mendapatkan pelatihan sebelum turun ke lapangan. Pelatihan tersebut mencakup etika pendataan, tata cara berkomunikasi dengan responden, hingga pemahaman mengenai berbagai pertanyaan yang akan diajukan selama proses sensus berlangsung.

Menurut Kadarmanto, langkah tersebut dilakukan agar proses pengumpulan data berjalan profesional, akurat, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat maupun pelaku usaha yang menjadi responden.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar pada 1986. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber data penting yang digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Dalam sensus kali ini, cakupan pendataan tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga berbagai jenis usaha dari skala mikro hingga menengah. Berbagai sektor usaha akan didata untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Yang dicakup termasuk berbagai usaha dari yang mikro, kecil, menengah, sampai dengan besar. Ada warung, toko, bengkel, UMKM sampai perusahaan besar. Yang berada di mal-mal, kantor-kantor, dan pusat-pusat perkantoran juga menjadi bagian dari gambaran ekonomi,” paparnya.

Melalui data yang terkumpul, pemerintah dapat mengetahui perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, serta tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Informasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi.

Kadarmanto menilai partisipasi aktif pelaku usaha sangat penting karena data yang mereka berikan akan membantu pemerintah merancang program yang lebih tepat sasaran. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dukungan terhadap UMKM, hingga penyediaan layanan yang dibutuhkan sektor usaha.

Selain memberikan manfaat bagi pemerintah, hasil sensus juga dinilai menguntungkan masyarakat luas. Ketika dunia usaha berkembang dan mendapatkan dukungan kebijakan yang sesuai, peluang kerja akan meningkat, aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis, dan kesejahteraan masyarakat dapat ikut terdorong.

“Partisipasi di dalam sensus sangat berarti untuk menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Karena data 10 tahun sekali inilah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” tutur Kadarmanto.

Ia menambahkan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 juga memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Data yang lengkap dan akurat dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif, termasuk dalam meningkatkan daya saing ekonomi ibu kota di tingkat internasional.

Dengan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi modern, keberadaan data yang mutakhir menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun investor. Oleh karena itu, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak yang menjadi responden.

BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Data yang akurat akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih tepat dan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara nasional oleh BPS mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus akan mendatangi berbagai lokasi usaha dan melakukan pengumpulan data sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh potret terbaru mengenai kondisi ekonomi Indonesia sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.