KLH Serahkan PKS PSEL ke Danantara, 31 Aglomerasi Disiapkan Masuk Proyek PSEL Nasional

apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan hasil penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada Danantara di Jakarta, Selasa (14/4). Penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan implementasi program pengelolaan sampah berbasis energi di berbagai daerah.

“Total ada 31 aglomerasi pada 86 kabupaten/kota yang kami serahkan ke Danantara untuk ditindaklanjuti,” ujar Hanif.

Hanif menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi pembangunan fasilitas waste to energy sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan sampah, khususnya di wilayah dengan timbulan besar di atas 1.000 ton per hari.

“Semua persyaratan sudah dianggap lengkap dan memadai oleh tim gabungan lintas kementerian,  tim gabungan itu dari Danantara, kemudian PLN, SDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan PU” kata Hanif.

Ia merinci, dari total 31 aglomerasi tersebut, sebanyak 20 aglomerasi di 47 kabupaten/kota telah memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri karena memiliki timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari. Sementara itu, tujuh aglomerasi di 26 kabupaten/kota dengan timbulan 500 hingga 1.000 ton per hari diberikan rekomendasi untuk pembangunan, dan empat aglomerasi lainnya di 14 kabupaten/kota masih dalam tahap verifikasi karena terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap.

“Untuk yang 500 sampai 1.000 ton per hari kami berikan rekomendasi, sedangkan yang belum lengkap masih dalam proses verifikasi,” jelasnya.

Hanif menambahkan, seluruh lokasi telah melalui proses rapat koordinasi serta peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor energi, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum proyek masuk tahap implementasi.

“Penentuan lokasi ini dilakukan secara ketat oleh tim gabungan agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa total timbulan sampah nasional saat ini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Dari jumlah tersebut, proyek PSEL di 31 aglomerasi diproyeksikan mampu menangani sekitar 40 ribu ton per hari, sehingga masih terdapat sekitar 100 ribu ton sampah per hari yang perlu ditangani dengan teknologi lain.

“Masih ada sekitar 100 ribu ton per hari yang harus kita tangani dengan pendekatan teknologi lain seperti RDF, biogas, dan biodigester,” tutur Hanif.

Menurutnya, penggunaan teknologi akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan sebaran demografis, mengingat tidak semua daerah cocok menggunakan teknologi insinerasi yang umumnya digunakan untuk kapasitas besar.

“Teknologi akan kita sesuaikan dengan kondisi daerah agar efisien dan bisa diterima masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti penyerahan tersebut dengan melakukan uji kelayakan dan penelaahan mendalam terhadap masing-masing proyek, mengingat setiap lokasi memiliki kebutuhan dan struktur biaya yang berbeda.

“Kami akan review satu per satu karena kapasitasnya berbeda-beda, sehingga biayanya juga tidak sama,” ujar Rosan.

Ia menambahkan bahwa proses lelang proyek direncanakan akan dilakukan secara serentak guna mempercepat implementasi, meskipun sebelumnya beberapa proyek telah lebih dahulu melalui proses lelang dan penetapan pemenang.

“Rencananya proses lelang akan dilakukan sekaligus untuk mempercepat pelaksanaan program ini,” kata Rosan.

Terkait teknologi yang digunakan, Rosan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai opsi selama teknologi tersebut telah terbukti efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi dari berbagai negara maupun dalam negeri.

“Kita terbuka pada semua teknologi yang sudah terbukti dan bisa diterima masyarakat,” ujarnya.