apakabar.co.id, SOLO – Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, kembali menanggapi soal usulan agar Kota Surakarta (Solo) menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) l. Menurutnya, saat ini belum ada konsensus mengenai urgensi dan mekanisme pembentukan status tersebut.
“Meskipun secara historis memiliki kekhususan, saat ini belum ada konsensus mengenai urgensi dan mekanisme pembentukan status tersebut,” ujar Bima, Jumat (9/5).
Politikus senior PDIP asal Solo mengungkapkan, fokus utama saat ini adalah bagaimana meningkatkan perekonomian dan kerja sama antar daerah di wilayah Solo Raya. Yakni Solo, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen sebagai wilayah penyangga.
“Yang menjadi fokus utama saat ini adalah bagaimana meningkatkan perekonomian dan kerja sama antar daerah di wilayah Solo Raya,” ungkapnya.
Bima menyatakan bahwa DPR tidak tertarik menindaklanjuti usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.
“Tidak ada urgensi untuk membahas hal tersebut karena Solo saat ini sudah berkembang sebagai kota dagang, pendidikan, dan industri,” tandasnya.
“Status istimewa tidak diperlukan dan tidak relevan dengan kebutuhan kota saat ini,” tegasnya.
Pada kesempatan sebelumnya Bima mengakui jika secara historis, Solo memang memiliki suatu kekhususan di era kolonial, hingga kebudayaan. Namun, keinginan Solo menjadi daerah istimewa kini sudah tak relevan.
“Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan,” sambungnya.
“Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, Solo ini sudah menjadi kota pendidikan, kota industri, enggak ada lagi yang mesti diistimewakan, Solo dengan Papua sama lah,” pungkasnya.
