BSKDN Kemendagri dan Komisi II DPR RI Evaluasi Program Prioritas Presiden di Solo

apakabar.co.id, SOLO - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (05/06/2026). 

Diselenggarakan di Lor In Hotel Solo, kegiatan ini juga sebagai upaya memperkuat efektivitas implementasi kebijakan prioritas nasional di daerah.

Kegiatan ini menghadirkan akademisi bidang ilmu pemerintahan sebagai narasumber. Serta diikuti oleh 6 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota, unsur Komisi II DPR RI, akademisi, dan perangkat daerah terkait sebanyak 239 Peserta yang terdiri dari Provinsi dan seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Jadi ini bagaimana program prioritas pemerintah itu lebih realistis. Tidak hanya dalam kalkulasi rasional di tingkat pusat, baik dari pemerintah eksekutif maupun legislatifnya. Tapi tingkat implementasi kebijakan operasionalisasi itu harus benar-benar realistis terutama di dalam melibatkan stakeholder di daerah. Khususnya pemerintah daerah di masing-masing dinas-dinas yang ada," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. 

Menurut Aria Bima hal ini penting, agar jangan sampai narasi subjektivitas pusat. Akan tetapi tidak terjadi konvergensi dengan hal-hal yang di daerah.

"Hari ini depdagri memutar di lima titik. Untuk melihat kembali sebenarnya 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini. Mengkonstruksikan kebijakan pusat di daerah itu seperti apa. Tidak hanya melihat kebijakan dan program. Tapi juga pelaksanaan program itu sendiri," terangnya. 

Ditambahkan Aria Bima apakah kemudian program Presiden Prabowo ini bisa digeneralisasikan dengan keseluruhan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Dikarenakan ada karakteristik-karakteristik yang membedakan dengan keberagamannya. Terutama kemampuan fiskal daerah masing-masing.

"Maka dari 10 program prioritas itu tentu ada klasifikasi yang harus dilaksanakan. Ini yang kemudian berdasarkan kemampuan daerah memilih ini. Yang kemudian wilayahnya yang memang itu dirasa penting boleh dilakukan," sambungnya. 

Sementara itu pembahasan dalam kegiatan ini mencakup pelaksanaan berbagai program direktif Presiden. 

Antara lain pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, serta koperasi merah putih. 

Dalam forum ini juga dibahas berbagai tantangan implementasi kebijakan di daerah, termasuk koordinasi antar instansi, dukungan sumber daya, kualitas data, dan efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

BSKDN Kemendagri menilai bahwa monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional.