apakabar.co.id, JAKARTA – Andrinof A. Chaniago bersama M. Johansyah Siregar merilis buku terbaru berjudul 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota. Dalam bukunya, Andrinof menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat dan merata.
Buku itu diharapkan bisa memperkaya gambaran tentang IKN dan pengembangannya dalam konteks kebutuhan sebuah ibu kota bagi Indonesia yang maju, madani, dan modern.
Menerawang Visi Indonesia 2033, Andrinof selaku penggagas ide pemindahan ibu kota, menilai pemindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa serta mendorong pembangunan yang lebih merata.
Tidak hanya itu, buku tersebut juga mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara bertujuan untuk memperkuat ketahanan lingkungan, dan menata ulang dinamika sosial-politik Indonesia.
AJI Kecam Intimidasi Jurnalis saat Meliput Aksi ‘Indonesia Is Not For Sale’ di IKN
Bahkan IKN dirancang sebagai simbol kemajuan dan keberlanjutan atau ‘a city for all’. Nusantara diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat kesatuan nasional dengan menonjolkan keberagaman Indonesia.
Memindahkan episentrum
Sejak 9 Desember 2008, isu pemindahan ibu kota telah dibahas dengan fokus pada memindahkan episentrum ke Kalimantan untuk mengatasi masalah DKI Jakarta, seperti kemacetan, polusi, banjir, dan kriminalitas.
Usulan pemindahan ibu kota sebenarnya telah muncul sejak era Bung Karno (Palangkaraya), lalu Pak Harto (Jonggol), hingga Pak SBY, tetapi baru sekarang keputusan tersebut terwujud dengan dukungan ilmiah dan kebijakan yang kuat.
Dalam konteks pemindahan ibu kota, Johansyah Siregar menambahkan bahwa dukungan keputusan politik, terutama dari presiden, sangat penting.
Jokowi Jadi Raja Banjar di IKN
Pengesahan Undang-Undang No. 23/2022 tentang IKN, membuktikan itikad yang kuat untuk mencari solusi ibu kota negara sekaligus menjadi landasan yuridis implementasi IKN. UU itu mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, biodiversity, hingga keterlibatan masyarakat adat.
Proses pemikiran tentang pemindahan ibu kota sendiri telah dimulai sejak era Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta (2012-2014), yang melihat kebutuhan mendesak untuk pemindahan ibu kota akibat masalah Jakarta yang kian menumpuk.
Penelitian Andrinof A. Chaniago berjudul ‘Memindahkan Episentrum ke Kalimantan’ diserahkan kepada Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden. Setelah itu konsep ibu kota baru dikembangkan dengan mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan, selama bertahun-tahun hingga IKN akhirnya mulai dibangun di Kalimantan Timur.
Pertumbuhan ekonomi
Pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di luar Pulau Jawa.
Di Balik Seruan ‘Indonesia is Not for Sale’ Berujung Penangkapan Aktivis di IKN
Dengan adanya IKN, wilayah di bagian tengah dan timur Indonesia diproyeksikan turut mengalami lonjakan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
IKN akan menjadi penghubung ke wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta menciptakan ekosistem kota yang terkoneksi dengan Balikpapan dan Samarinda.
Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menilai pemindahan ibu kota sebagai peluang besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
Meski pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara, seperti pelaksanaan Free Trade Area dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ketimpangan ekonomi masih tetap ada.
HUT RI di IKN, Aktivis Diamankan
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah yang lebih maju seperti Jabodetabek dan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Saat ini peringkat kota besar masih terpusat di Pulau Jawa, dengan Jakarta tetap di peringkat pertama, disusul Bekasi, Surabaya, Bandung, Depok, Medan, Tangerang, Makassar, Tangerang Selatan dan seterusnya. Kalau mau diurut, ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, antara Jabodetabek dan daerah lain di Pulau Jawa, antara DKI Jakarta dan aglomarasinya. Seperempat ekonomi masih ada di Jakarta. Ini menciptakan disparitas regional,” kata Bambang saat bedah buku di Jakarta, Rabu (14/8).
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, kata Bambang, diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan di IKN.
Integrasi aspek kunci
Dari perspektif perencanaan kota, IKN dirancang sebagai smart city yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warganya.
Upacara HUT 79 RI di IKN Dimeriahkan Lagu Puspa Warni dan Tarian Natana Borneo
Panelis dalam peluncuran buku tersebut, Prof. Tommy Firman, yang merupakan dosen ITB menekankan perlunya integrasi tata ruang, infrastruktur transportasi dan kebutuhan sosial. IKN harus menjadi kota masa depan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya, serta perlunya perencanaan untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan urbanisasi cepat.
“Tantangannya adalah, seberapa bergeser tujuan untuk memiliki ibu kota baru. Memindahkan dan membangun ibu kota itu untuk ibu kota yang single function atau membangun kota baru yang multifungsi?” ujar Tommy saat membahas buku IKN setebal 257 halaman itu.
Kota baru yang multifungsi itu, kata Tommy, cenderung mendorong terciptanya kota metropolitan seperti Jakarta, tentu dengan skala dan intensitas yang lebih kecil. Selain itu, bagaimana dengan pengembangan wilayah regional di sekitar IKN dan apa yang akan dilakukan dengan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota.
Jokowi: Prabowo Ingin IKN Selesai dalam 4–6 Tahun
Wali Kota Bogor (2014-2024) Bima Arya Sugiarto yang hadir pada saat peluncuran buku mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota akan mengubah struktur sosial di Kalimantan Timur dan Jakarta. Oleh karena itu, rekayasa sosial sebagai komponen kunci dalam proyek ini jangan dilupakan.
“Keberhasilan IKN bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan,” tegas Bima.
IKN haruslah menjadi simbol kota modern yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif, serta memberikan dampak positif pada pergerakan kota-kota menuju kota yang lebih manusiawi dan membangun peradaban.
“IKN adalah simbol kota modern yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif,” terangnya.
Jika Belum Siap, Jokowi: Kita Tak Ingin Paksakan ASN Pindah ke IKN September
Pembangunan seharusnya memberikan dampak bagi pergerakan kota-kota menuju kota untuk semua, memanusiakan manusia, membangun peradaban. Tidak saja membangun infrastruktur, tapi juga kultur. “Tidak hanya pada aspek politiknya,” ujar Bima.
Sementara itu, panelis lain Dr. Edriana Noerdin dari Women Research Institute menyoroti dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, terutama di kawasan yang dianggap sebagai paru-paru dunia.
Pentingnya kajian komparatif, pelibatan masyarakat adat, dan penyelesaian masalah tanah adat sangat penting. Dia juga menekankan mobilisasi manusia ke IKN dan dampak jejak karbonnya.
Jelang HUT RI di IKN, Jumlah Penumpang di Bandara Balikpapan Meningkat
“Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat asli seperti Dayak dalam setiap tahapan pembangunan IKN sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka,” tegas Edriana.
Edriana menambahkan, “Menghilangkan tanah mereka, sama saja mencerabut mereka dari akar mereka. Jejak mereka akan hilang, bersamaan dengan pengalihan fungsi kegiatan di tanah adat mereka. Ini yang harus dipikirkan juga karena proses penyelesaian masalah agraria tidak semudah seperti yang ada di televisi.”
