NEWS

DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Beri Bantuan Setiap Korban Gempa NTT

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai. Foto: DPD RI
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai. Foto: DPD RI
apakabar.co.id, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta kepada pemerintah untuk memastikan agar setiap warga yang menjadi korban bencana gempa bumi yang melanda daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh bantuan.

Jangan sampai, kata dia, masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan. Dia pun menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi tersebut.

"Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8).

Dia mengatakan puluhan korban meninggal dunia dan ribuan masyarakat yang mengungsi merupakan sesama anak bangsa yang saat ini membutuhkan perhatian dan penanganan segera.
Karena itu, dia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain bantuan darurat, dia juga meminta pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pascagempa.

"Masyarakat juga harus mengikuti setiap arahan dan informasi resmi terkait kondisi pascagempa,” katanya.

Menurut dia, penanganan bencana membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur terkait, kata dia, harus bergerak bersama untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta agar proses pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, distribusi bantuan, serta pemulihan wilayah terdampak.
Untuk itu, dia pun memastikan DPD RI akan terus memantau situasi pascagempa melalui kantor perwakilan DPD RI di daerah dan para Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTT.

“Pimpinan DPD RI meminta seluruh Anggota DPD dari Dapil NTT untuk memberikan informasi terkini secara berkala terkait gempa di wilayah mereka. Kami ingin memastikan aspirasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat diketahui dan menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkonfirmasi sementara ini ada 9.290 warga bertahan di titik-titik pengungsian pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta, Minggu, mengatakan berdasarkan pemutakhiran data pukul 00.00 WIB tadi malam konsentrasi pengungsi terbesar di NTT berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa

Pengungsi di Kabupaten Sikka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa dan 2.000 jiwa mengungsi secara mandiri di 10 titik lokasi.