DPR Minta Lakukan Pengawasan Seiring Penurunan Harga Pupuk

apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan penurunan harga pupuk hingga 20 persen dan perbaikan sistem distribusi perlu diimbangi dengan pengawasan di lapangan sehingga tidak ada lagi perbedaan harga yang melampau Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap kios.

Menurut dia, kebijakan penurunan harga itu dan perbaikan sistem tata kelola distribusi pupuk akan menjadi salah satu faktor dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

"Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya bagi petani, diharapkan juga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," kata Adrianus di Jakarta, Rabu (22/10).

Selain penurunan harga pupuk subsidi, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah efisiensi dengan memangkas rentang administrasi tata kelola pupuk, hal ini akan sangat mempercepat layanan dan memudahkan sistem distribusi pupuk subsidi.

Dia menilai sistem distribusi pupuk dengan rentang birokrasi yang panjang kerap berefek pada ketersediaan pupuk di kios-kios. Akibatnya, petani kadang mengalami keterlambatan penerimaan pupuk akibat stok belum tersedia.

"Keterlambatan pupuk memiliki resiko gagal panen lebih-lebih pada sawah tadah hujan, yang sangat bergantung musim dan anomali cuaca. Namun dengan adanya perbaikan sistem distribusi yang dilakukan pemerintah memungkinkan petani mendapat pupuk secara lebih cepat," kata dia.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya melakukan penurunan harga, tapi juga melakukan penambahan volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton hingga tahun 2029. Dan kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat berdampak baik bagi para keluarga petani.