Kelak Jadi Bupati, Tamliha Komit Kembalikan Kekayaan Banjar

Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha bersilaturahmi dengan anggota BPD se-Kabupaten Banjar di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Kamis (29/9) sore. Foto:apakabar.co.id

apakabar.co.id, BANJAR – Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha bersilaturahmi dengan ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banjar, Kamis (19/9) sore. Mereka berdiskusi.

Pertemuan itu berlangsung di Ballroom Grand Qin Hotel Banjarbaru. Di sana Syaifullah Tamliha membicarakan banyak hal soal Banjar.

Beberapa di antaranya soal sumber daya alam di Banjar. Bahwa kabupaten ini punya sistem perairan, pertanian bahkan hingga pertambangan. Kaya!

“Tapi sayangnya tidak terkolola dengan baik,” ucap politikus kawakan PPP itu.

Mengambil contoh pertambangan. Banjar jadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang punya badan usaha pertambangan sendiri. Dikelola oleh PT Baramarta.

Mengacu Kepmen ESDM nomor 417.K/34.02/DJB/2007, 22 November 2007. Baramarta setidaknya punya 2.634,55 hektare area konsesi. Tapi sayang, justru jadi beban daerah. Jauh dari untung.

“Duit itu bukannya masuk ke kas daerah. Yang terjadi justru menunggak pajak Rp270 miliar,” katanya.

Bagi Tamliha, ini tak beres. Ada yang salah dalam pengelolaan perusahaan daerah itu. Kelak, ketika jadi bupati, ia berkomitmen membenahinya. Karena bakal jadi pemasukan besar untuk Kabupaten Banjar.

“PAD Kabupaten Banjar saat ini sangat kecil. Tidak tidak cukup untuk melakukan pembangunan,” tuturnya.

Itu baru satu problem. Kabupaten Banjar masih punya banyak masalah. Urusan air bersih, pangan hingga infrastruktur. Termasuk juga soal kesejahteraan perangkat desa.

Dalam kesempatan itu, Tamliha berpamitan sebagai legislator di Senayan. Masa jabatannya selesai September ini. Ia juga sekaligus memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Banjar.

Intinya, Tamliha ingin melanjutkan pengabdiannya. Tak sebagai legislator, maka jadi bupati. Membangun Banjar seperti seharusnya.

Apalagi, tak banyak yang tahu. Selama ini Tamliha sudah memberikan kontribusinya untuk Banjar sebagai legislator. Setidaknya Rp20 miliar per tahun dalam bentuk dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Hanya saja ia tak punya kuasa mengelola anggaran itu. Karena wewenang pemerintah daerah. Jadi, dikelola dengan benar atau tidak, Tamliha tak tahu.

Terlepas dari itu, Tamliha memberi harapan kepada masyarakat Banjar. Menyampaikan di depan anggota BPD, ia berkomitmen mengembalikan kekayaan sumber daya alam Kabupaten Banjar untuk masyarakat Banjar.

“Karena tugas bupati adalah mencarikan duit pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Banjar,” tutupnya.

275 kali dilihat, 3 kunjungan hari ini
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *