Kemensos Salurkan Bansos Triwulan IV ke 15,7 Juta KPM, 7.200 Penerima Eks-Judol Diaktifkan Lagi

Ia menyampaikan penyaluran tahap kedua dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos serta 1 juta KPM lewat Himbara. Gus Ipul menargetkan 7.710.856 KPM pada tahap ketiga sehingga seluruh 35 juta lebih penerima dapat memperoleh bansos sebelum akhir November.

“PT Pos untuk pertama kalinya ini mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” tambahnya. 

Ia menegaskan seluruh biaya salur dan petugas sudah ditanggung pemerintah. Ia juga memastikan tidak boleh ada pihak yang memotong bansos.

Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia, Hendra Sari, mengatakan distribusi dimulai Jumat pekan ini karena pencairan dilakukan dua hari setelah dana diterima. 

“Karena penerima ini adalah penerima baru, tentunya butuh sosialisasi,” ungkapnya. 

Ia menjelaskan penerima BLTS wajib membawa surat pemberitahuan dari PT Pos serta KTP atau KK.

“Yang datang kalau namanya tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Apabila yang datang keluarga, anggota keluarga maka harus melampirkan KK sebagai bukti pembayaran,” terangnya. 

Ia menambahkan surat pemberitahuan akan dibagikan dengan koordinasi pemda agar jadwal dan lokasi pengambilan tidak menimbulkan kerumunan.

“Tadi arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan yang banyak, dilakukan pembayaran secara teratur tapi cepat,” jelasnya. 

Ia menegaskan waktu yang diberikan kepada PT Pos tidak lama karena dana sangat dibutuhkan masyarakat. Penyaluran dilakukan melalui tiga mekanisme: datang ke kantor pos, didatangi komunitas, atau diantar ke rumah KPM sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.

“Karena ini kita komitmen, maka pembayaran dilakukan juga di Sabtu dan Minggu kepada KPM dengan tiga cara tersebut,” pungkasnya. 

Ia memastikan petugas siap melayani agar penyaluran berjalan lancar. Mekanisme ini diprioritaskan untuk memudahkan penerima.

Sementara itu, Kemensos kembali mengaktifkan bansos bagi 7.200 penerima manfaat yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Kebijakan diambil setelah mereka melalui verifikasi ketat dan pendampingan sosial. Namun rekening mereka belum masuk daftar distribusi bansos triwulan IV 2025 karena masih menjalani masa pengawasan pendamping dan PPATK. Dari total 600.000 penerima yang diblokir, lebih dari 200.000 mengajukan permohonan reaktivasi. 

“Sudah ada lebih dari 200.000 yang meminta reaktivasi. Saat ini baru 7.200 yang kami nyatakan aktif kembali,” kata Saifullah. 

Ia menegaskan reaktivasi dilakukan melalui Dinas Sosial agar pendamping dapat memastikan bansos tidak disalahgunakan.

“Setelah ini, PPATK juga akan melakukan pengecekan kembali dalam enam bulan ke depan apakah para penerima masih terlibat judi online atau tidak,” lanjutnya. 

Ia menyebut puluhan ribu pengajuan lainnya masih diverifikasi di lapangan. Kemensos juga menyiapkan sanksi tegas bagi penerima yang kembali menyalahgunakan bansos, termasuk untuk judi online.