NEWS

Kontroversi Seleksi Paskibraka Sulsel: Dugaan Ketidakadilan Mencuat, Transparansi jadi Sorotan

Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dari Sulawesi Selatan tahun 2026 memunculkan polemik yang menyita perhatian publik. Bukan semata karena hasil akhir yang diumumkan panitia, tetapi karena munculnya pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme penilaian, hingga dugaan perlakuan tidak adil terhadap salah satu peserta.

Penulis: Tim Redaksi
Senin, 8 Juni 2026 | 11:32 WIB

Ilustrasi - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) membawa bendera Merah Putih untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8/2025). Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA — Menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Merdeka merupakan impian banyak pelajar Indonesia. Seleksi yang ketat, latihan berbulan-bulan, hingga persaingan antarpeserta terbaik dari seluruh daerah menjadi bagian dari perjalanan menuju kehormatan tersebut.

Namun di Sulawesi Selatan, seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 justru melahirkan kontroversi yang menyita perhatian publik. Polemik itu bukan semata soal siapa yang lolos atau tidak lolos, melainkan tentang bagaimana proses seleksi berlangsung, bagaimana hasilnya dikomunikasikan, dan mengapa muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Di pusat kontroversi itu terdapat nama Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Kota Makassar yang sebelumnya disebut-sebut memiliki peluang besar untuk menjadi wakil Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.

Ketika namanya tidak muncul dalam daftar akhir peserta yang diberangkatkan ke Jakarta, berbagai pertanyaan bermunculan. Media sosial ramai membahas dugaan adanya perubahan komposisi peserta pada tahap akhir.

Sebagian pihak bahkan mempertanyakan apakah seluruh proses benar-benar berlangsung secara transparan.

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi isu publik yang lebih besar.

DPRD Sulawesi Selatan turun tangan. Wali Kota Makassar ikut bersuara. Kesbangpol Sulsel memberikan klarifikasi. Sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai bagian dari tim seleksi nasional ikut menjadi sorotan.

Berawal dari harapan besar

Cathlyn bukan nama yang asing dalam proses seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan tahun ini. Dalam berbagai informasi yang beredar di kalangan peserta dan pendamping, ia disebut sebagai salah satu kandidat kuat yang berpeluang mewakili provinsi tersebut ke tingkat nasional.

Namanya bahkan sempat muncul dalam unggahan media sosial yang berkaitan dengan proses seleksi calon wakil Sulsel menuju Istana Merdeka. Harapan itu tidak hanya datang dari keluarga dan sekolahnya, tetapi juga dari masyarakat yang mengikuti perkembangan seleksi.

Karena itu, ketika hasil akhir diumumkan dan namanya tidak masuk dalam daftar wakil Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, banyak pihak merasa terkejut.

Pertanyaan demi pertanyaan pun bermunculan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada perubahan hasil?

Apakah peserta yang sebelumnya dianggap unggul kemudian digeser?

Atau memang ada mekanisme penilaian lain yang tidak diketahui publik? Pertanyaan tersebut berkembang cepat di media sosial dan memicu diskusi yang semakin luas.

Dugaan ketidakadilan muncul

Pendamping dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar, Alfarezal Suliano, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mempertanyakan hasil akhir seleksi.

Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang dianggap janggal dalam proses penetapan peserta yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.

"Kenapa yang menggantinya itu diambil dari peserta yang namanya bahkan tidak masuk 10 besar, kenapa tidak diambil dari lima besar yang tersisa. Ini yang menimbulkan pertanyaan. Ada dua orang yang digeser tanpa alasan, ini yang patut dipertanyakan," ujar Alfarezal dikutip Antara, Jumat (29/5).

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi publik. Meski tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran prosedur, kritik yang muncul memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara penyelenggara dan peserta seleksi.

Bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan lagi soal hasil akhir, melainkan bagaimana keputusan itu dibuat dan dijelaskan.

Dalam seleksi yang melibatkan pelajar berprestasi dari seluruh daerah, transparansi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh, ruang kosong itu dengan mudah diisi oleh spekulasi.

Wali kota Makassar turut menyoroti

Polemik yang terus berkembang akhirnya sampai ke meja Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengaku prihatin dengan situasi yang dialami peserta asal daerahnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus berlangsung secara objektif dan adil. "Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," kata Munafri di Makassar, Rabu (27/5).

Meski mengaku tidak mengetahui secara rinci proses penilaian yang dilakukan di tingkat provinsi, Munafri menyebut informasi mengenai adanya reposisi peserta menjadi perhatian tersendiri.

"Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi. Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini," ujarnya.

Menurut Munafri, persoalan yang paling perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis para peserta. Mereka telah melewati proses panjang, latihan yang melelahkan, dan kompetisi yang tidak mudah.

"Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya," katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai dampak sebuah kontroversi terhadap generasi muda yang sedang berjuang meraih prestasi.

Isu diskriminasi sempat mengemuka

Seiring berkembangnya polemik, muncul pula narasi yang mengaitkan hasil seleksi dengan latar belakang etnis Cathlyn yang merupakan keturunan Tionghoa. Isu ini menyebar cukup cepat di media sosial.

Sebagian pihak mempertanyakan adanya komponen penilaian bahasa daerah dalam seleksi dan menghubungkannya dengan identitas peserta.

Namun hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa faktor etnis menjadi pertimbangan dalam penentuan hasil seleksi. Bahkan keluarga Cathlyn secara tegas membantah isu tersebut.

Penasihat hukum keluarga, Sunarto Eko Tomo, menjelaskan pihak keluarga telah menerima keputusan yang dikeluarkan BPIP.

"Mewakili dari orang tuanya, kami sudah menerima semua hasil keputusan dari BPIP Pusat," kata Sunarto di Makassar, Rabu (3/6).

Dia juga menegaskan bahwa isu yang menyebut Cathlyn tidak lolos karena berasal dari etnis Tionghoa tidak benar.

"Itu adalah hal-hal yang tidak benar. Jadi kami berharap ke depan buat panitia semoga proses seleksinya bisa lebih baik lagi," jelasnya.

Pernyataan serupa datang dari Ketua Generasi Muda Indonesia Tionghoa (Gema Inti) Makassar, Irvan. Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya sejak awal hanya menginginkan adanya keterbukaan dalam proses seleksi.

"Kami tidak masuk dalam ranah soal etnisitas atau apa segala macam. Kami hanya inginkan adanya keterbukaan, karena dalam Undang-Undang Dasar sudah dijamin. Soal diskriminasi tidak boleh ada," katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa fokus utama yang berkembang bukanlah isu rasial, melainkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.

DPRD Sulsel turun tangan

Besarnya perhatian publik membuat DPRD Sulawesi Selatan memutuskan untuk turun tangan. Komisi A DPRD Sulsel menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel serta pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, mengungkapkan pemanggilan dilakukan setelah muncul laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.

"Pemanggilan undangan RDP atas laporan dugaan pelanggaran penetapan hasil penjaringan tiga pasangan terbaik calon Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahap verifikasi tingkat pusat," kata Andi Muhammad di Makassar, Jumat (29/5).

Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, juga membenarkan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian lembaganya.

"Sudah diagendakan dan kita telah komunikasikan dengan teman-teman termasuk dengan Ibu Ketua DPRD Sulsel," ujarnya.

RDP tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Kesbangpol Sulsel, panitia seleksi, DPPI, peserta seleksi, pendamping peserta hingga perwakilan sekolah. Langkah DPRD menunjukkan bahwa polemik ini telah berkembang dari sekadar perdebatan di media sosial menjadi isu yang memerlukan penjelasan resmi.

Kesbangpol dan BPIP bembantah tuduhan

Di tengah derasnya kritik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kesbangpol menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berlangsung sesuai aturan. Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, membantah adanya pergantian peserta sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

"Pertama, kami menegaskan informasi yang viral di media sosial tidak sesuai dengan mekanisme seleksi yang sebenarnya. Kami pastikan seleksi ini berjalan transparan dan objektif," kata Bustanul, Selasa (26/5).

Menurutnya, istilah pergantian peserta tidak tepat digunakan karena hingga tahap akhir belum pernah ada pengumuman resmi mengenai tiga peserta yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.

"Karena itu, istilah pergantian peserta tidak tepat sebab sampai kemarin memang belum ada pengumuman resmi. Pengumuman tiga peserta terakhir itulah yang menjadi pengumuman awal," ujarnya.

Bustanul menjelaskan bahwa sejumlah peserta yang dipanggil mengikuti sesi pendalaman mengira dirinya telah masuk tahap final, padahal proses tersebut masih merupakan bagian dari penilaian lanjutan. Seleksi tingkat nasional melibatkan tim pusat yang terdiri atas BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

"Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan," kata Bustanul.

Pernyataan ini sekaligus menjawab tudingan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan panitia tingkat provinsi.

Akhir polemik

Pada akhirnya, keluarga Cathlyn memilih menerima hasil seleksi yang telah ditetapkan. Cathlyn tetap mendapat kehormatan menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026.

Bahkan, ia memperoleh dukungan berupa beasiswa pendidikan luar negeri yang diberikan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sulawesi Selatan.

Ketua Perhimpunan Tionghoa Sulsel, Yongris Lao, menjelaskan beasiswa tersebut diberikan agar para peserta tidak kehilangan semangat.

"Kami mau menjaga supaya bagaimana adik-adik kita ini jangan patah semangat," ujar Yongris di Makassar, Rabu (3/6).

Meski demikian, berakhirnya polemik tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai transparansi seleksi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap proses kompetisi publik, hasil yang objektif saja belum tentu cukup.

Kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh keterbukaan proses, kejelasan mekanisme penilaian, serta kemampuan penyelenggara menjelaskan keputusan yang diambil.

Polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan tahun 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang berangkat ke Istana Merdeka. Lebih dari itu, kontroversi ini menjadi pelajaran bahwa transparansi adalah bagian penting dari keadilan.

Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, keputusan yang benar sekalipun dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat. Dan dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan menjaga integritas proses seleksi itu sendiri.

Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK