NEWS
Kritik Pakar ke Pemerintah: Krisis Daya Beli hingga Tata Kelola Inkonstitusional
Para pakar mengkritisi sejumlah krisis multidimensi dan meminta masyarakat mulai membangun kesadaran kritis mengenai situasi saat ini.
apakabar.co.id, JAKARTA - Para pakar menyoroti sejumlah persoalan seperti turunnya daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah hingga buruknya tata kelola hukum dan kebijakan publik yang dinilai inkonstitusional. Situasi tersebut berpotensi mengancam stabilitas nasional dan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Didin S. Damanhuri menyoroti jurang lebar antara pertumbuhan ekonomi statistis sebesar 5,29 persen dengan realitas masyarakat. Didin mengutip data SMRC, 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk, yang berdampak pada penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto sebesar 30,1 poin.
“Publik merasakan persoalan ekonomi nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat karena kenaikan harga pokok, maraknya PHK, daya beli merosot, hingga biaya Pendidikan dan kesehatan naik,” ujar Didin dalam diskusi publik bertajuk "Mengapa Dukungan Politik Presiden Prabowo Cepat Melorot? Perspektif Ahli Politik, Ekonomi, Hukum dan Komunikasi" di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Didin menambahkan, pelemahan Rupiah hingga mendekati Rp18.000/USD serta ketimpangan yang membesar membuat manfaat ekonomi makin terkonsentrasi pada korporasi besar dan kelompok super kaya. Sementara itu UMKM dan buruh kian termarginalkan dengan menurunnya daya beli, upah rendah hingga minimnya ketersediaan lapangan kerja.
Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti menekankan pentingnya menjaga prinsip Rule of Law agar pembangunan tidak mengabaikan hak-hak substansial masyarakat. Ia memaparkan bahwa kerangka hukum harus bergerak dari sekadar legalitas formal menuju pemenuhan keadilan kesejahteraan sosial.
“Hukum tidak boleh hanya dijadikan instrumen kekuasaan formal rule-by-law tetapi harus menjamin keadilan subtansial, kebebasan sipil, serta kesejahteraan sosial masyarakat substantive social welfare,” tegasnya.
Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie kompak turut menyoroti lemahnya komunikasi politik serta efektivitas pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut analisis lintas disiplin, disebabkan minimnya pelibatan UMKM yang membuat krisis kepercayaan yang lebih mendalam.
Melihat ancaman krisis yang kian nyata di depan mata, masyarakat dituntut untuk tidak lagi terlena oleh angka-angka statistik di atas kertas maupun janji manis program populis. Pakar Politik BRIN R.Siti Zuhro menegaskan perlunya kesadaran kritis publik untuk terus mengawal arah kebijakan negara.
“Rakyat tidak boleh lagi diam menjadi penonton pasif ketika hukum dinikmati sekelompok elit dan ekonomi kian menghimpit, sudah saatnya masyarakat bersatu menuntut transparansi dan keberpihakan nyata sebelum ruang hidup dan masa depan bangs aini habis digadaikan atas nama jargon pembangunan,” pungkasnya.
Faturahman Sophian
Para
Situasi
Guru Besar Ekonomi Didin
Damanhuri
Didin
Presiden Prabowo Subianto
Publik
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY