apakabar.co.id, JAKARTA — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Hal itu terjadi usai dirinya tertangkap kamera bermain kartu domino dengan Azis Wellang (AW), sosok yang pernah berstatus tersangka kasus pembalakan liar.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai pertemuan itu tidak etis dan bisa meruntuhkan wibawa sekaligus mental para penyidik Gakkum (Penegakan Hukum) Kementerian Kehutanan.
“Semestinya Menteri Kehutanan menghindari pertemuan dengan orang yang pernah jadi tersangka. Ini memberi kesan Menhut mentoleransi pembalakan liar,” ujar Boyamin dalam keterangan resmi, Minggu (7/9/2025).
Menurut MAKI, meski status tersangka AW gugur karena menang praperadilan, bukan berarti persoalan hukum berhenti begitu saja.
Praperadilan, kata Boyamin, hanya menyangkut aspek formil. Artinya, jika di kemudian hari ditemukan bukti baru, penyidikan kasus dugaan pembalakan liar yang melibatkan AW tetap bisa dibuka kembali.
“Penyidik Gakkum meski pernah kalah di praperadilan, tetap bisa melakukan penyidikan baru. Pertemuan main domino ini justru mematikan langkah psikologis penyidik. Mereka jadi merasa tidak mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi di Kemenhut,” tegas Boyamin.
MAKI bahkan menantang Menteri Kehutanan untuk membuktikan komitmennya memberantas kejahatan lingkungan dengan memerintahkan penyidik Gakkum membuka kembali penyidikan kasus dugaan pembalakan liar yang terkait Azis Wellang.
“Kalau Menhut benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan pada lingkungan dan hukum, maka segera perintahkan penyidikan baru. Jangan justru terlihat berpihak pada orang yang pernah diduga pelaku pembalakan liar,” kata Boyamin.
MAKI menilai, peristiwa ini bukan hanya persoalan etika pribadi seorang menteri, melainkan juga menyangkut citra lembaga dan semangat pemberantasan kejahatan kehutanan.
“Pertemuan itu bisa ditafsirkan publik sebagai bentuk kompromi. Padahal, kerusakan hutan akibat pembalakan liar sudah begitu parah dan membutuhkan ketegasan dari pemerintah,” tandas Boyamin.
Kasus ini diperkirakan akan terus menuai sorotan publik, terlebih karena menyangkut kredibilitas pejabat tinggi negara dalam menjaga hutan Indonesia yang semakin terancam.
