Mensos Tegaskan Ikrar Antikorupsi di Tengah Investigasi Dugaan Markup Sepatu Sekolah Rakyat

Dalam apel tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa integritas harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan saat apel. “Hari ini kita mengucapkan ikrar tanpa korupsi. Namun, integritas bukan sekadar kalimat yang dibaca saat apel. Integritas adalah perbuatan dan keputusan yang sama, baik ketika ada maupun tidak ada yang melihat,” ujarnya.

Kemensos menetapkan lima poin penegasan kerja antikorupsi yang wajib dijalankan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan satuan kerja hingga petugas lapangan. Poin tersebut meliputi menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran masyarakat, memastikan program prioritas Presiden seperti Sekolah Rakyat bebas korupsi, memperkuat pengawasan oleh kepala satuan kerja, memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prosedur, serta melarang penandatanganan dokumen yang diragukan kebenarannya.

Penegasan itu muncul seiring investigasi internal terkait dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos menargetkan investigasi rampung dalam waktu tiga pekan.

“Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insyaallah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” kata Gus Ipul.

Sebagai langkah awal, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat terkait, yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Menurut Gus Ipul, investigasi mencakup evaluasi terhadap pengadaan program yang telah berjalan pada 2025 maupun yang masih berproses pada 2026. Ia memastikan seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif dan siap diaudit.

“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan program Sekolah Rakyat tidak boleh tercemar praktik penyimpangan seperti vendor titipan, manipulasi administrasi, markup anggaran, hingga penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, program tersebut merupakan amanah besar negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Program prioritas Presiden tentu tidak boleh dinodai oleh korupsi, tidak boleh dinodai oleh permainan pengadaan, vendor titipan, manipulasi administrasi, markup, pinjam bendera, atau penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Selain investigasi internal, Kemensos juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem perencanaan.

“Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat,” kata Gus Ipul.

Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran agar berhati-hati dalam mengambil keputusan administratif dan memastikan seluruh dokumen pengadaan tertib serta siap diperiksa kapan saja.

“Kalau ragu, jangan tanda tangan. Kalau tidak benar, jangan teruskan,” tegasnya.