NEWS
Isu Suksesi Menguat, Gus Yahya: Muktamar PBNU Tak Boleh Ditunggangi Politik
apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Muktamar tidak boleh dijadikan ruang untuk kepentingan politik elektoral, termasuk sebagai arena manuver menuju Pemilu 2029.
Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya dinamika internal menjelang forum tertinggi organisasi yang akan menentukan kepengurusan PBNU lima tahun ke depan. “Bahwa muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk Pemilu 2029,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan pesan tersebut bukan hal baru, melainkan sudah berulang kali disampaikan selama masa kepemimpinannya hampir lima tahun terakhir. PBNU, kata dia, akan terus menjaga agar Muktamar tetap berada dalam koridor organisasi, bukan bergeser menjadi arena kepentingan politik praktis.
Terkait mekanisme pencalonan, Gus Yahya menyebut tidak ada kewajiban bagi kandidat untuk mundur dari jabatan struktural, termasuk di pemerintahan, sebelum maju dalam kontestasi internal PBNU. Namun ia menekankan adanya aturan yang melarang rangkap jabatan.
“Yang jelas ada larangan rangkap jabatan dalam soal itu,” katanya.
Ia menambahkan calon ketua umum harus mampu menunjukkan kelayakan dan memastikan tidak ada hambatan yang dapat memengaruhi proses pencalonan.
Di sisi lain, sejumlah nama mulai dikaitkan dengan bursa calon Ketua Umum PBNU, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sementara itu, Gus Yahya juga mengisyaratkan kemungkinan kembali maju untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode berikutnya.
Sebelumnya, PBNU telah menjadwalkan rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU.
Keputusan Munas dan Konbes tersebut akan menjadi dasar penentuan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar PBNU, yang akan menetapkan kepengurusan baru organisasi untuk lima tahun mendatang. (ant)
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR
