apakabar.co.id, JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mendesak pemerintah agar segera mengusut tuntas mengenai polemik pagar laut yang belakangan ini ramai diperbincangkan.
“Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkaranya bagaimana,” ujar putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta dikutip Rabu (29/1).
Permasalahan pagar laut, kata Alissa, membuktikan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh unsur pemerintahan. Hal itu terlihat terdapat unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.
Baca juga: Menteri KP: Pemilik Pagar Laut Didenda Rp 18 Juta per Kilometer
Baca juga: Begini Profil Lengkap 2 Perusahaan Pemilik SHGB Pagar Laut Tangerang
Kondisi tersebut mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar laut tersebut.
“Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu,” jelas dia.
Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.
Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.
“Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling,” pungkasnya.
