apakabar.co.id, MALANG – Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia menyelenggarakan kick-off Program Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia (BASIS) di Malang, Rabu (28/8).
Acara yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur itu berfokus pada ‘Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS Bogat Widyatmoko menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat.
“Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs,” ujar Bogat dalam keterangannya, Rabu (28/8).
Belantara Foundation Ajak Swasta Jepang Partisipasi Aksi Iklim lewat Tanam Pohon
Sementara itu, Direktur Eksekutif YAPPIKA Fransisca Fitri menjelaskan program BASIS merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas.
“Dengan sasaran generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal,” ujar Fransisca.
Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi mengungkapkan masyarakat sipil merupakan mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia yang dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri.
“Bersama-sama kita mendorong ruang sipil yang demokratis, yang merupakan bagian dari lingkungan memungkinkan kita semua untuk mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya.
Masyarakat Sipil: Hentikan Promosi dan Implementasi Solusi Palsu CCS/CCUS
Dukungan itu melengkapi investasi EU di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. “EU bangga dapat mendukung program BASIS untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia,” papar Chaibi.
Komisioner Komnas HAM 2022-2027 Anis Hidayah yang hadir pada kegiatan tersebut menuturkan peran Komnas HAM yang siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerja sama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM.
“Melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM,” katanya.
Adapun Reza Rahadian yang merupakan Duta Persahabatan mendefinisikan masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman.
Kelompok Masyarakat Sipil Serukan Isu Kesehatan Jadi Arus Utama Kebijakan
Dengan melibatkan pihak kampus, kata Reza, akan berperan sebagai pusat pengetahuan menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
“Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” jelasnya.
Program BASIS sepanjang empat tahun ini telah didanai oleh Uni Eropa (EU). Program tersebut bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan demokrasi yang inklusif, berdaya, dan mandiri di Indonesia.
BASIS memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan organisasi bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta memperkuat infrastruktur pendukung mereka (termasuk media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis).
