apakabar.co.id, Bontang – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan ramah anak. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung terbentuknya generasi unggul di Kota Bontang.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam seminar bertajuk “Diseminasi Anti Bullying dan Upaya Preventif Prostitusi Anak” yang digelar di Gedung Kopkar Pupuk Kaltim pada Senin (21/4/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar dan masyarakat umum.
AVP Pembangunan Ekonomi TJSL Pupuk Kaltim, Irma Safni, mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa yang sangat berharga. Mereka seharusnya tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan maupun eksploitasi. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: anak-anak kerap menghadapi tantangan seperti bullying dan prostitusi usia dini yang kian memprihatinkan.
“Bullying, baik secara fisik maupun verbal, telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dampaknya sangat panjang: dari hilangnya kepercayaan diri, gangguan psikologis, hingga penurunan prestasi akademik,” ujar Irma.
Ia juga menyoroti praktik prostitusi anak yang masih menjadi persoalan serius. Korbannya umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi rentan, kurang pengawasan, serta minim edukasi perlindungan diri.
“Oleh karena itu, kegiatan ini kami gagas untuk menumbuhkan kesadaran bersama agar bullying dan prostitusi anak tidak terjadi di Kota Bontang,” jelasnya.
Irma menegaskan bahwa pendidikan dan tumbuh kembang generasi muda menjadi salah satu fokus utama program Pupuk Kaltim. Kepedulian terhadap isu sosial bukan sekadar formalitas, tapi wujud nyata tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aspek sosial dan kemanusiaan memiliki peran penting sebagaimana prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) yang terus dikedepankan Pupuk Kaltim.
“Kami mendorong diseminasi informasi secara menyeluruh, agar semua pihak memiliki pemahaman dan sensitivitas tinggi terhadap isu bullying dan prostitusi anak, serta mampu menerapkan langkah preventif sejak dini,” imbuh Irma.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bontang, Eddy Forestwanto, turut mengapresiasi inisiatif Pupuk Kaltim. Menurutnya, dunia industri juga memiliki tanggung jawab sosial yang tak kalah penting dibanding tanggung jawab ekonomi.
“Kegiatan ini selaras dengan upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat regulasi serta memperluas ruang ramah anak, baik di sekolah, taman bermain, maupun ruang publik lainnya,” ungkap Eddy.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas agar semakin banyak pihak yang peduli terhadap masa depan generasi muda Bontang. Menurutnya, penanganan persoalan sosial harus dilakukan melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan kolaboratif.
“Ini bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha bisa membawa dampak besar bagi masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pupuk Kaltim,” tutupnya.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber dari FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda: Ayunda Ramadhani yang membawakan materi tentang diseminasi anti-bullying, serta Aulia Suhesty yang membahas upaya preventif terhadap prostitusi anak.
Ayunda menekankan bahwa bullying adalah bentuk kekerasan yang sangat merusak perkembangan anak. Korban umumnya mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, bahkan menarik diri dari pergaulan sosial.
“Budaya bullying tidak akan pernah hilang jika tidak ada perubahan sistemik dalam pola pendidikan dan pengawasan. Pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik sangat penting agar mampu mendeteksi, merespons, dan mengintervensi kasus bullying secara tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Aulia Suhesty menyoroti pergeseran pola eksploitasi anak ke ranah digital, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, rendahnya literasi digital dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi celah besar dalam kasus prostitusi anak.
“Solusi dari persoalan ini harus mencakup edukasi berbasis teknologi, penguatan sistem pelaporan, serta penegakan hukum yang tegas dan berpihak kepada korban,” tandas Aulia.
