OPINI

Menuju Status Negara Maju di Tengah Ketidakpastian Global

Penulis: Tim Redaksi
Selasa, 20 Januari 2026 | 20:20 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Foto: Ant

Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf*

Meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang menekan perekonomian nasional menjadi isu sentral dalam taklimat presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto di hadapan para pimpinan universitas dan guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun swasta seluruh Indonesia, pada Kamis, 15 Januari 2026, di istana negara, Jakarta.

Ketidakpastian geopolitik global meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian global. Pemicunya adalah penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 3 Januari 2026, konflik AS dengan Uni Eropa (UE) yang disebabkan oleh rencana AS menganeksasi Greenland, dan potensi serangan AS ke Iran.

Perekonomian nasional juga menghadapi tekanan dari sisi domestik. Tekanan tersebut bersumber dari defisit fiskal yang melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yaitu sebesar 2,92 persen dari target 2,53 persen, mendekati batas atas 3,0 persen yang dianggap aman sesuai undang-undang.

Faktor Risiko Perekonomian

Sejalan dengan artikel Muhammad Chatib Basri di harian Kompas, 13 Januari 2026 berjudul “APBN 2026: Berlari di Ruang Sempit”, faktor risiko perekonomian nasional bukan hanya karena angka defisit fiskal yang meningkat, tetapi karena kemampuan kita membayar utang yang memburuk.

Hal ini, tercermin pada rasio pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman terhadap pendapatan negara (debt service ratio atau DSR) yang terus meningkat sejak tahun 2015 menjadi 42,3 persen pada tahun 2024. Di mana, selama periode 2015 – 2024, pembayaran utang tumbuh rata-rata 13,5 persen, sementara pendapatan negara hanya tumbuh 7,3 persen.

Sesuai standar World Bank (WB) bahwa DSR yang dianggap aman (berkelanjutan) adalah lebih kecil dari 25 persen. Atau dengan kata lain, suatu negara dianggap tidak berisiko dari sisi fiskal jika kurang dari seperempat (kurang dari 25 persen) pendapatannya digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Menelusuri Evolusi Sungai dari Bumi Purba hingga Sumber Bencana

Saat ini, sekitar 42,3 persen pendapatan negara dari pajak dan non pajak digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang. Hanya sekitar 56,7 persen pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pada saat yang sama, penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang tercermin pada tax to gdp ratio yang menurun.

Faktor risiko perekonomian nasional dari sisi eksternal bersumber dari potensi kenaikan harga minyak dunia akibat penangkapan presiden Venezuela. Namun saat ini, risikonya masih kecil karena meskipun deposit minyak terbuktinya terbesar di dunia, mencapai 303 miliar barrel, tetapi produksinya hanya satu juta barrel per hari. Peringkat ke-18 produsen minyak dunia.

Risiko terhadap kenaikan harga minyak dunia baru akan meningkat jika pemerintah AS menduduki Venezuela yang mengganggu ekspor minyakmya. Di mana, berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA), sekitar 68 persen ekspor minyak Venezuela ke China, 23 persen ke AS, 4,0 persen ke Spanyol, dan 4,0 persen ke Kuba.

Artinya, pemerintah China akan mencari sumber pasokan minyak dari negara produsen minyak lainnya. Hal ini akan menambah permintaan ke pasar yang berpotensi mendongkrak harga minyak dunia.

Risiko terbesar terhadap perekonomian nasional dan global justru bersumber dari potensi perang Iran - AS. Pengalaman perang Timteng sejak 1970-an hingga saat ini, seperti revolusi Iran, perang Iran-Irak, perang Timteng 1991, Arab spring dan embargo minyak Timteng atas keterlibatan UE mendukung Israel dalam perang Yom Kippur membuat harga minyak dunia naik secara drastis.

BACA JUGA

Ketika Iklim Menjadi Risiko Ekonomi

Hasil simulasi Fitch Rating tahun 2023, memperkirakan bahwa terhambatnya produksi minyak dunia dan gangguan pada rantai distribusi akibat meluasnya perang Timteng dapat membuat harga minyak dunia naik menjadi 120 dollar AS per barrel. Atau, naik kurang lebih 88,12 persen dari harga minyak saat ini, sekitar 63,788 dollar AS per barrel pada Kamis, 15 Januari 2026.

Di mana, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global sekitar 0,4 persen dan mendongkrak inflasi secara global sebesar 0,1 – 0,8 persen. Efek kenaikan harga minyak dunia relatif kecil di AS dibandingkan UE. Sementara, inflasi di Emerging Market Economies (EMEs) Asia kurang sensitif terhadap kenaikan harga minyak dunia (Fitch Rating, 2023).

Agenda Jangka Panjang

Singkatnya, ketidakpastian geopolitik global menaikkan persepsi risiko terhadap perekonomian global dan nasional. Risiko perekonomian nasional bertambah karena secara domestik juga terjadi peningkatan defisit fiskal hingga mendekati batas aman 3,0 persen. Di mana, hampir setengah dari pendapatan negara digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Jika perekonomian nasional terperangkap pertumbuhan 5,0 persen yang telah terjadi selama satu dekade terakhir, maka pada tahun 2030, GDP riil hanya akan mencapai 1,871 triliun dollar AS dan maksimum 3,889 trilyun dollar AS tahun 2045. Proyeksi ini didasarkan pada data Trading Economics tahun 2024, GDP Indonesia sekitar 1,396 triliun dollar AS.

Pada saat yang sama, GDP per kapita Indonesia sebesar 4.924,510 dollar AS tahun 2024. Dengan pertumbuhan rata-rata 5,0 persen per tahun, pendapatan per kapita Indonesia hanya 6.034,574 dollar AS tahun 2030 dan 12.003,715 dollar AS tahun 2045. Masih jauh dari GDP riil dan GDP per kapita negara maju.

Manifesto Peradaban Lewat Investasi Riset Rp12 Triliun

Lalu, apa langkah pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak mengalami perangkap pertumbuhan 5,0 persen? Apa mitigasi risiko atas ketidakpastian global dan risiko fiskal sehingga tidak mengganggu agenda jangka panjang, menuju status negara maju tahun 2045? Bagaimana dalam 20 tahun ke depan, GDP riil menjadi 7,3 trilyun dollar AS dan GDP per kapita sebesar 25.000 dollar AS?

Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari perangkap pertumbuhan 5,0 persen, sekaligus memitigasi risiko ketidakpastian global dan risko fiskal, yaitu: langkah pertama, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 6,3 saat ini menjadi 4,5 tahun 2030 dan 3,0 tahun 2045.

Langkah ini akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,0 persen per tahun hingga tahun 2045. Hal ini didukung oleh realisasi investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2030 sekitar 40,50 persen GDP, dengan ICOR 4,5 dan 27,0 persen GDP dengan ICOR 3,0 tahun 2045.

Melanjutkan proses transformasi ekonomi nasional sehingga pada tahun 2030 nilai ICOR turun menjadi 4,5 sehingga kebutuhan investasi menjadi hanya 948,199 miliar dollar AS untuk mencapai pertumbuhan 9,0 persen. Hal ini lebih kecil dibandingkan kebutuhan investasi sebesar 1,325 triliun dollar AS untuk mencapai pertumbuhan 9,0 persen dengan ICOR sebesar 6,3.

Tujuannya, mewujudkan GDP riil sebesar 2,341 triliun dollar AS dengan pendapatam per kapita 7.552,361 dollar AS tahun 2030. Dan selanjutnya, pada tahun 2045, GDP riil dan GDP per kapita setara negara maju, yaitu GDP riil sebesar 8,528 triliun dollar AS dengan pendapatan per kapita 26.320,665 dollar AS tahun 2045.

BACA JUGA

Bulog dan Tahun 'Vivere Pericoloso'

Langkah kedua, status negara maju tidak cukup hanya berdasarkan GDP per kapita tetapi juga dapat dilihat pada The Economic Complexity Index (ECI). ECI mengukur produktifitas pengetahun yang tercermin pada diversifikasi dan sopistikasi produk-produk ekspor suatu negara. Di mana, dalam 26 tahun terakhir, sejak tahun 2000, peringkat ECI Indonesia justru semakin buruk, dari peringkat 49 tahun 2000 menjadi 72 tahun 2023.

Hal ini, mencerminkan bahwa produk ekspor Indonesia semakin bergantung pada hasil eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) non olahan bernilai tambah rendah. Kondisi ini sejalan dengan peran sektor manufaktur dalam pembentukan GDP Indonesia yang menurun dari 32 persen tahun 2000 menjadi hanya 18,98 persen.

Sebaliknya dengan Vietnam yang mencatat rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 8,02 persen secara global tahun 2025, mengalami kenaikan peringkat ECI dari 86 tahun 2000 menjadi 48 tahun 2023. Hal ini, mencerminkan bahwa ekspor Vietnam semakin bergeser dari labor-intensive industry ke medium to high-tech industry, seperti produk elektronik dan digital.

Mengakselerasi pengembangan integrated industrial estate berbasis komoditi unggulan di setiap propinsi. Di mana, industri berbasis SDA dengan medium-technology based industry dipusatkan di luar pulau Jawa dan high-tech industry yang membutuhkan tenaga kerja terampil, dukungan lembaga pelatihan, riset dan pengembangan dibangun di pulau Jawa.

Akhirnya, kembali ke taklimat presiden Prabowo Subianto kepada para guru besar yang mengutip fisikawan, Albert Einstein bahwa “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result”. Ibarat mobil, saatnya kita berpindah dari “gigi tiga ke gigi lima”, mengubah cara berpikir dan bertindak menuju status negara maju tahun 2045.

*) Dosen FEB Universitas Hasanuddin, Chairman ASEAN Competition Institute

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY