EKBIS
IPB Usul Perbaikan Data Atasi Persoalan Distribusi Pupuk Subsidi
apakabar.co.id, JAKARTA - Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MDP) IPB University menyatakan Kementerian Pertanian (Kementan) perlu memperbaiki data petani penerima pupuk bersubsidi secara terintegrasi.
Ketua Program Studi Manajemen MDP, A Faroby Falatehan menerangkan ketidaksinkronan data di lapangan menjadi akar masalah dari pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini.
"Ketidakuratan informasi dan data sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai menjadi tantangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang adil dan tepat sasaran," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (27/11).
APBN 2025, tambahnya, telah mengalokasikan dana Rp44 triliun setara alokasi volume subsidi pupuk 9,5 juta ton bagi 14,9 juta petani rawan tidak tepat sasaran.
Saat ini, sumber data petani tersebut ada di dinas kependudukan dan catatan sipil, sensus pertanian, Badan Pusat Statistik, penyuluh pertanian dan babinsa.
Saat FGD bertajuk "Menata Data, Menjamin Asa: Mewujudkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang Adil dan Tepat" yang diselenggarakan Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MDP) IPB University, Faroby mencontohkan, dalam kurun 2023-2025, serapan pupuk bersubsidi mengalami tren penurunan.
Pada 2023, serapan pupuk bersubsidi hanya 79 persen dari alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 7,85 juta ton, pada 2024 turun menjadi 77 persen dari alokasi yang meningkat 9,55 juta ton.
Adapun, hingga September 2025, pupuk bersubsidi terserap 5,33 juta ton (58 persen) dari alokasi sebanyak 9,55 juta ton.
Hasil survei MPD IPB menemukan data penerima maupun RDKK pupuk bersubsidi terdapat perbedaan data antara orang yang berprofesi sebagai petani berdasarkan dokumen kependudukan dengan orang benar-benar bermata pencaharian petani sejumlah 68 persen.
Survei itu juga menemukan perbedaan data antara orang yang bermata pencaharian sebagai petani namun belum tergabung ke dalam kelompok tani (poktan) sejumlah 12 persen.
Kemudian, adanya perbedaan data antara orang yang bermata pencaharian sebagai petani namun tidak masuk ke dalam RDKK sejumlah 32 persen.
Begitu juga menyangkut data antara komoditas yang diusahakan petani penerima pupuk bersubsidi dengan komoditas yang seharusnya diusahakan berdasarkan RDKK sejumlah tujuh persen.
Survei MD IPB itu juga menemukan perbedaan data antara luas lahan yang sebenarnya diusahakan oleh petani penerima pupuk bersubsidi dengan luas lahan yang tercantum pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sejumlah 66 persen.
Setidaknya terdapat permasalahan di lapangan yang menjadi catatan MD IPB yakni banyak petani yang belum terdata dalam e-RDKK, dokumen kependudukan petani banyak yang mengalami masalah, masih ditemukan petani yang tidak masuk kriteria, namun tetap masuk ke dalam eRDKK.
"Hal ini menyebabkan realisasi serapan pupuk bersubsidi tidak selalu optimal setiap tahunnya," ujarnya.
Faroby menjelaskan langkah perbaikan yang perlu ditempuh pemerintah, mulai dari meninjau kebutuhan pupuk bersubsidi nasional, penyusunan aturan pendataan yang kredibel, pembentukan lembaga khusus pendataan, hingga penguatan anggaran pemutakhiran data.
Penguatan pembinaan kelompok tani serta intensifikasi pemetaan lahan spasial dinilai penting untuk memastikan karakteristik lahan dan tanah tercatat secara presisi.
Dia mengingatkan perbaikan data menjadi fondasi untuk menghadirkan tata kelola pupuk bersubsidi yang inklusif, ini diharapkan memastikan petani berhak memperoleh pupuk secara adil dan tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan program bagi sektor pertanian nasional.
Program Studi Manajemen Pembangunan
Daerah
University
Kementerian Pertanian
Kementan
Ketua Program Studi Manajemen
Faroby Falatehan
Ketidakuratan
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY