ADVERTORIAL

Pemkab Tapin Target Kasus Stunting Turun di bawah 10 Persen

Bupati Tapin Yamani memberikan sambutan pada kegiatan diseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Tapin 2026 di Kabupaten Tapin, Selasa (23/06/2026). Foto : ist
Bupati Tapin Yamani memberikan sambutan pada kegiatan diseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Tapin 2026 di Kabupaten Tapin, Selasa (23/06/2026). Foto : ist
apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan memanfaatkan hasil audit kasus stunting sebagai dasar penyusunan program dan alokasi anggaran guna menekan kasus baru serta mempercepat penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen pada 2026.

Bupati Tapin Yamani mengatakan, penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui intervensi gizi semata, tetapi harus menyasar berbagai faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan tumbuh kembang anak.

"Penurunan stunting memerlukan sinergi dan komitmen bersama melalui intervensi yang menyentuh akar permasalahan, mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, pola asuh hingga kesejahteraan keluarga," ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa (23/6/2026). 


Menurut Yamani, rekomendasi yang dihasilkan dari audit kasus stunting dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merancang program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Berdasarkan target daerah, prevalensi stunting di Tapin diharapkan dapat turun hingga di bawah 10 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM)," kata Yamani.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin Meidy Harris Prayoga menyebutkan, hasil audit akan digunakan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif.

Selain menjadi dasar perencanaan program, kata dia, data audit juga digunakan untuk menentukan prioritas anggaran dan menetapkan lokasi yang menjadi fokus penanganan stunting.

"Hasil audit kasus stunting akan menjadi data dasar perangkat daerah dalam melakukan intervensi program, termasuk untuk alokasi anggaran dan penentuan sasaran lokasi pencegahan serta penurunan stunting," katanya.

Meidy menjelaskan, audit memberikan gambaran rinci mengenai kondisi keluarga dan anak yang menjadi sasaran intervensi sehingga bantuan pemerintah maupun dukungan sektor swasta dapat disalurkan lebih tepat sasaran.


Ia mengatakan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menurunkan jumlah kasus yang ada, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru. Karena itu, koordinasi lintas sektor dari tingkat desa hingga kabupaten dinilai menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan.

"Deteksi dini dan intervensi sejak awal perlu diperkuat agar faktor risiko stunting dapat ditangani sebelum berdampak pada pertumbuhan anak," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan, ucap Meidy, tidak terjadi penambahan kasus baru stunting sepanjang 2026 dengan memperkuat program pencegahan, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta melibatkan dunia usaha dalam mendukung percepatan penurunan stunting.