Prabowo Tekankan Reformasi Aparat Penegak Hukum, Janji Tindak Tegas Pelanggaran

Dalam keterangannya yang dikutip dari ANTARA, Minggu (22/3), Presiden menyampaikan bahwa reformasi yang dimaksud tidak terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

"Yang ingin saya lakukan adalah mentransformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum," ujar Prabowo.

Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil. Ia menekankan bahwa supremasi hukum atau rule of law menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan.

"Hukum (the rule of law) itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," tegasnya.

Presiden juga menyoroti persoalan klasik dalam tubuh aparat, yakni perilaku oknum yang dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. Ia mengingatkan bahwa tindakan segelintir individu seringkali berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat.

"Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia merasa bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Prabowo menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk melakukan pembenahan secara internal. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila tidak ada perubahan signifikan.

"Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga untuk membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau mau perbaiki diri saya kasih kesempatan," ujarnya.

Selain itu, Presiden turut menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, khususnya terhadap praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Ia mencontohkan maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai sulit terjadi tanpa adanya kelengahan atau pembiaran di tingkat bawah.

"Bagaimana bisa ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?" katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan hingga level terendah akan menjadi perhatian dalam agenda reformasi.

Prabowo menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru. Ia menyebut pemerintah telah memecat sejumlah perwira tinggi dan menyerahkan kasusnya ke kejaksaan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum.

"Anda bisa lihat sudah berapa banyak jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," ucapnya.

Meski demikian, upaya reformasi aparat penegak hukum selama ini kerap menghadapi tantangan dalam implementasi. Sejumlah agenda pembenahan yang pernah digulirkan di masa lalu dinilai belum sepenuhnya menghasilkan perubahan mendasar, terutama dalam hal konsistensi penindakan dan pengawasan internal.

Dalam konteks tersebut, komitmen yang disampaikan Presiden menjadi penting untuk diuji pada tahap pelaksanaan. Konsistensi, transparansi, serta keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu akan menjadi indikator utama keberhasilan reformasi yang dijanjikan.

Publik pun menaruh harapan agar agenda pembenahan ini tidak berhenti pada pernyataan, melainkan mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memperkuat integritas aparat dan mengembalikan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.