NEWS

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera

Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Foto:
Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Foto:
apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana susulan, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, serta sejumlah daerah lain yang juga sedang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan peringatan BMKG, menurut dia, potensi cuaca ekstrem dan fenomena hidrometeorologi seperti hujan lebat serta banjir rob di wilayah pesisir masih mungkin terjadi, sebagaimana peringatan yang telah disampaikan pada awal Desember lalu.

“Sistem peringatan dini harus diperkuat, informasi harus sampai ke masyarakat lebih awal, dan edukasi kesiapsiagaan, terutama di desa-desa rawan harus menjadi prioritas,” kata Dini di Jakarta, Jumat (26/12).
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menerima bantuan setelah korban berjatuhan, melainkan harus dilindungi sejak sebelum bencana terjadi. Di balik setiap angka, menurut dia, ada warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan orang-orang tercinta.

"Pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi yang cepat, taktis, dan penuh empati,” kata dia.

Selain itu, dia menegaskan bahwa negara tidak boleh membeda-bedakan wilayah dalam penanganan kebencanaan. Untuk kasus banjir di Bali, pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, serta santunan kepada para korban, termasuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.

Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu terus melakukan langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan berikutnya, antara lain melalui perbaikan sistem drainase dan penataan ruang yang mempertimbangkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan dukungan BMKG dan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara di Jawa Tengah, BNPB bersama BPBD terus memantau dan memperbarui data kejadian banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah, seperti Cilacap dan Semarang.

Dia pun mendorong langkah konkret seperti perluasan kolam retensi, pembangunan infrastruktur penahan air di titik-titik banjir kronis, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dan bantaran sungai melalui pelatihan dan simulasi evakuasi.