EKBIS
Isu Pertamax Naik Drastis, Pertamina: Hoaks, Belum Ada Keputusan Resmi
President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi.
apakabar.co.id, JAKARTA - Kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang ramai beredar di media sosial memicu keresahan di masyarakat. Isu tersebut bahkan menyebut harga Pertamax akan melonjak tajam mulai April 2026. Namun, Pertamina memastikan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi.
"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kenaikam harga per 1 April 2026," ujar Baron di Jakarta, Senin (30/1).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa sumber jelas. Pertamina juga meminta publik untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi perusahaan, seperti situs www.pertamina.com
"Dengan begitu, informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak bisa dipertanggungjawabkan, "kata Baron.
Informasi yang beredar menyebutkan harga Pertamax akan naik dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter. Kenaikan sebesar Rp5.550 itu langsung menjadi perbincangan luas dan memicu kekhawatiran, terutama di kalangan pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha kecil.
Tak hanya Pertamax, sejumlah BBM lain juga disebut akan naik signifikan. Pertamax Green 95 diproyeksikan naik menjadi Rp19.150 per liter, Pertamax Turbo ke Rp19.450 per liter, hingga solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang disebut melonjak di atas Rp23.000 per liter.
Meski belum terkonfirmasi, angka-angka tersebut sudah cukup membuat publik cemas. Banyak masyarakat khawatir kenaikan BBM akan berdampak langsung pada biaya transportasi, harga pangan, hingga ongkos produksi usaha.
Isu ini berkembang seiring kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Dalam informasi yang viral, disebutkan pelemahan nilai tukar rupiah serta lonjakan harga minyak dunia sebagai alasan utama kenaikan.
Harga indeks pasar (HIP) BBM RON 92 bahkan disebut naik lebih dari 60 persen. Secara teori, faktor tersebut memang dapat memengaruhi harga BBM nonsubsidi.
Namun, tanpa keputusan resmi dari pemerintah maupun Pertamina, angka-angka tersebut masih sebatas proyeksi yang belum tentu terjadi.
Di balik klarifikasi hoaks itu, muncul kembali kekhawatiran lama di masyarakat: soal transparansi penentuan harga BBM. Tidak sedikit publik yang merasa mekanisme perubahan harga BBM, khususnya nonsubsidi, masih sulit dipahami.
Minimnya penjelasan yang mudah diakses seringkali membuat ruang spekulasi terbuka lebar. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar bisa cepat dipercaya dan menyebar luas.
Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan keterbukaan informasi menjadi krusial untuk meredam kepanikan.
Pemerintah jaga BBM subsidi
Sementara itu, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tetap menjadi prioritas perlindungan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tengah mengupayakan agar harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan.
Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan potensi krisis energi.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi serta lebih kritis dalam menerima informasi. Di era digital, arus informasi yang cepat seringkali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai.
Munculnya kabar bohong menjadi pengingat bahwa informasi yang belum jelas sumbernya bisa berdampak besar pada psikologis publik dan stabilitas ekonomi sehari-hari.
Ke depan, publik berharap tidak hanya klarifikasi cepat, tetapi juga transparansi yang lebih terbuka, agar isu serupa tidak terus berulang dan menimbulkan keresahan.
Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK
JEKSON SIMANJUNTAK