NEWS

Hak Rakyat Dikorupsi, AIPI Desak Parpol Hentikan Politik Transaksional

Sejumlah akademisi bidang ilmu sosial dan politik menyoroti buruknya peran partai politik menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Penulis: Faturahman Sophian
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20:10 WIB

Para penelis menyampaikan paparan mengenai kondisi partai politik, pemilih dan demokrasi. Foto: apakabar.co.id/Faturahman Sophian

apakabar.co.id, Jakarta - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) melayangkan kritik tajam terhadap praktik politik nasional yang dinilai semakin melenceng dari prinsip kedaulatan rakyat. Terlebih manuver elite politik yang sibuk memanaskan mesin partai demi perhelatan Pemilu meski masih tiga tahun lagi namun konsisten memperlakukan rakyat pemilih sekadar sebagai objek perburuan suara instan semata.

Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI, Prof Syarif Hidayat mengecam keras kedangkalan gaya berpolitik para elite yang dinilainya secara sengaja telah membajak kedaulatan publik demi melanggengkan kepentingan kelompok oligarki.

"Sistem politik nasional kita saat ini mengalami disorientasi parah. Pemilih terus-menerus dieksploitasi hanya sebagai target elektoral demi memburu kursi kekuasaan, lalu dicampakkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban publik sedikit pun setelah pemilu usai," tegas Syarif Hidayat dalam dalam diskusi publik bertajuk "Pemilih, Partai Politik, dan Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Jakarta, Minggu (12/8/2026).

Sambut "Post Truth", Pengamat Dorong Publik Perkuat Kedaulatan Berpikir

Syarif mengingatkan agar pendidikan politik tidak boleh terhenti di bilik suara. Sebab, bila parpol atau calon pemimpin hanya ingin mendulang legitimasi dari selembar surat suara di bilik pencoblosan, menurutnya hal tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap publik.

"Warga negara harus dipersenjatai secara kritis di sekolah, perguruan tinggi, keluarga, komunitas, hingga ruang publik agar mereka memiliki daya tawar tinggi untuk melawan serta menumbangkan cengkeraman oligarki politik yang kian serakah," paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota KIS-AIPI lainnya, Bambang Widjojanto menambahkan bahwa mayoritas partai politik saat ini telah bangkrut secara ideologi dan gagasan, sehingga lebih memilih menjual gimik instan ketimbang membangun kesadaran politik warga negara yang kritis.

Di tengah situasi tersebut, ia menilai iklim demokrasi saat ini sengaja dibuat menjadi rapuh yang disebabkan oleh kampanye parpol yang hanya sibuk mengobral popularitas semu dengan membagikan logistik transaksional.

Alasan Kesehatan, Demokrat Ungkap Ketidakhadiran SBY Hadiri HUT RI

Karena itu, imbuh Bambang, perubahan paradigma dari sekadar mengejar angka suara menjadi penghormatan penuh atas kedaulatan rakyat merupakan syarat harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh para peserta pemilu.

"Ini adalah bentuk pembodohan massal yang berlangsung secara sistematis dari pemilu ke pemilu. Padahal, rakyat itu kedudukannya adalah political principal—pemilik mandat penuh yang berhak mendikte arah kekuasaan dan menuntut akuntabilitas wakilnya, bukan sekadar komoditas pendorong angka di statistik pemilu," ujar Bambang.

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY