EKBIS

IESR Dorong Percepatan Truk Listrik, Dekarbonisasi Logistik Indonesia Dinilai Mendesak

Dalam peluncuran laporan kajian Heavy-duty Vehicle Decarbonization through Zero-Emission Truck yang digagas IESR di Jakarta, Senin (15/6), para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya percepatan adopsi truk listrik sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor transportasi.
Arsip foto - Pengunjung mengamati spesifikasi truk bertenaga listrik Mitsubishi Fuso eCanter usai diluncurkan di sela acara pameran GIIAS 2023 yang berlangsung di ICE BSD City, Jumat (11/8/2023). Foto: ANTARA
Arsip foto - Pengunjung mengamati spesifikasi truk bertenaga listrik Mitsubishi Fuso eCanter usai diluncurkan di sela acara pameran GIIAS 2023 yang berlangsung di ICE BSD City, Jumat (11/8/2023). Foto: ANTARA
apakabar.co.id, JAKARTA – Upaya menekan emisi sektor transportasi barang di Indonesia semakin mendesak dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan logistik nasional. Dalam peluncuran laporan kajian Heavy-duty Vehicle Decarbonization through Zero-Emission Truck yang digelar di Jakarta, Senin (15/6), para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya percepatan adopsi truk listrik sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor transportasi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut for Essential Services Reform (IESR) tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Direktur Kebijakan dan Program Regional Asia Pasifik Transport & Environment (T&E) Jude Lee, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani, Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR Ilham Rizqian Fadillah, serta Wakil Ketua Umum Logistik dan Perdagangan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Ahmad Sugiono.

Dalam paparannya, Ilham Rizqian menjelaskan bahwa tidak semua jenis operasional angkutan barang cocok untuk langsung beralih ke kendaraan listrik. Berdasarkan hasil kajian IESR, segmen yang paling potensial untuk menjadi pelopor adopsi truk listrik adalah layanan shuttle dan transportasi logistik pelabuhan.

Menurutnya, kendaraan shuttle memiliki pola operasi yang sangat terprediksi. Truk hanya bergerak pada rute yang sama setiap hari dengan jarak tempuh, konsumsi energi, dan jadwal pengisian daya yang relatif tetap.

“Karena operasionalnya paling terprediksi, segmen ini menjadi yang paling memungkinkan untuk dielektrifikasi lebih awal,” ujar Ilham.

Selain shuttle, angkutan logistik yang melayani perjalanan dari dan menuju pelabuhan juga dinilai memiliki peluang besar. Meski pola operasinya sedikit lebih dinamis dibanding shuttle, jarak tempuh harian umumnya masih dapat diperkirakan dengan baik sehingga memudahkan perencanaan pengisian daya kendaraan.

IESR menilai kedua segmen tersebut dapat menjadi model awal dalam pengembangan ekosistem truk listrik di Indonesia. Faktor seperti biaya pengisian daya, sistem baterai, hingga insentif pemerintah menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasinya.

"Nah ini dua penggunaan ini yang memang kita lihat sangat optimal untuk adopsi awal gitu ya, dengan tadi kita kontrol variablenya, chargingnya, sistem baterainya, lalu juga insentifnya," ujarnya.

Ilham menambahkan, "Nah ini yang di tahun ini berbeda dengan insentif dan pola tadi yang kami melihat sangat optimal untuk adopsi terlebih dahulu."

Pelaku usaha masih menghitung biaya
Dari sisi industri logistik, Ahmad Sugiono mengakui isu kendaraan listrik mulai mendapat perhatian. Namun, menurutnya, elektrifikasi angkutan barang belum menjadi pembahasan utama di kalangan pelaku usaha logistik.

“Kalau pengusaha yang dihitung tetap biaya. Sampai hari ini biosolar masih lebih menguntungkan dibandingkan kendaraan listrik,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa meskipun kesadaran terhadap isu lingkungan terus meningkat, keputusan investasi pelaku usaha tetap bergantung pada efisiensi ekonomi. Selama biaya operasional kendaraan berbahan bakar solar masih lebih rendah, maka adopsi kendaraan listrik akan berjalan lebih lambat.

Namun Ahmad melihat peluang berbeda di wilayah Indonesia bagian timur dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Di sejumlah wilayah tersebut, tantangan utama bukan lagi harga bahan bakar, melainkan ketersediaannya.

Menurut dia, di beberapa daerah seperti Kalimantan, harga solar dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per liter ketika pasokan terbatas. Dalam kondisi tersebut, kendaraan listrik berpotensi menjadi alternatif yang menarik apabila infrastruktur pendukung tersedia.

“Di luar Jawa, yang dicari bukan hanya harga, tetapi ketersediaan energi. Kalau barangnya ada, berapa pun harganya sering kali tetap dibeli,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad mengingatkan bahwa keberhasilan elektrifikasi juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Pelaku usaha membutuhkan kendaraan yang praktis digunakan dan tidak menambah kompleksitas operasional.

Menurutnya, waktu pengisian daya yang masih relatif lama menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi. Selain itu, jarak tempuh kendaraan listrik juga harus terus ditingkatkan agar dapat mendukung kebutuhan logistik jarak jauh.

Pemerintah perkuat ekosistem
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menekankan bahwa keberhasilan transisi menuju kendaraan listrik tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Ia menyebut pengembangan ekosistem kendaraan listrik membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.

“Pemerintah sudah menunjukkan komitmennya. Peta jalan sudah ada, regulasi juga sudah tersedia. Sekarang yang dibutuhkan adalah dukungan untuk membangun ekosistemnya,” kata Sripeni.

Menurutnya, peran swasta menjadi sangat penting karena sektor usaha memiliki kemampuan menghadirkan investasi, teknologi, serta inovasi yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi sektor transportasi.

Sripeni juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar di Indonesia, setelah sektor industri. Karena itu, upaya dekarbonisasi transportasi menjadi bagian penting dalam mencapai target transisi energi nasional.

Ia juga mengajak media untuk ikut mendorong kesadaran publik bahwa pengembangan kendaraan listrik bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh, Sripeni menilai proyek percontohan atau pilot project menjadi langkah penting untuk mempercepat adopsi truk listrik. Model operasional shuttle dan logistik pelabuhan dinilai cocok dijadikan proyek awal karena karakteristik operasinya relatif seragam dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

Hasil dari proyek tersebut nantinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan model bisnis yang lebih luas.

“Kalau proyek percontohan berhasil, hasilnya bisa menjadi template yang diterapkan di lokasi lain dengan kondisi yang serupa,” ujar Sripeni.

Belajar dari Eropa dan Australia
Direktur Kebijakan dan Program Regional Asia-Pasifik Transport & Environment (T&E), Jude Lee, memaparkan bahwa perkembangan truk listrik di Eropa berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia.

Menurut data yang disampaikannya, pada 2025 lebih dari seperempat penjualan truk baru di Jerman sudah berupa truk listrik. Sementara di Prancis, pangsanya mencapai sekitar 16 persen.

"Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan sinyal kuat kepada industri otomotif untuk memproduksi kendaraan listrik yang lebih murah dan efisien," ujarnya.

Selain itu, operator truk listrik di Eropa memperoleh berbagai insentif yang membantu menurunkan biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO).

Beberapa insentif tersebut antara lain pembebasan tarif tol berbasis emisi karbon, penggunaan kredit energi terbarukan, hingga berbagai kemudahan operasional di kawasan pelabuhan.

“Di sejumlah pelabuhan, truk listrik mendapatkan akses prioritas sehingga waktu tunggunya lebih singkat dibandingkan kendaraan diesel,” kata Jude.

Ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya pilihan model truk listrik di pasar. Kondisi tersebut membuat konsumen belum memiliki banyak alternatif sesuai kebutuhan operasional mereka.

Jude juga menyoroti pengalaman Australia yang mulai serius mengembangkan truk listrik setelah menghadapi persoalan pasokan bahan bakar.

Menurutnya, beberapa wilayah di Australia sempat mengalami kesulitan memperoleh solar untuk kebutuhan logistik. Situasi tersebut mendorong pemerintah mencari solusi jangka panjang melalui elektrifikasi kendaraan berat.

Saat ini, pemerintah Australia sedang menyusun kebijakan terkait mandat penjualan truk listrik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat masuknya kendaraan nol emisi ke pasar Australia.

"Meski kondisi Australia berbeda dengan Eropa, saya menilai terdapat sejumlah kesamaan dengan Indonesia, terutama karena keduanya masih bergantung pada kendaraan impor," ujarnya.

Selain faktor energi, isu kualitas udara juga menjadi alasan kuat untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Jude mengingatkan, polusi udara memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Udara bersih adalah hak dasar setiap orang. Karena itu dekarbonisasi sektor transportasi menjadi semakin penting,” tegasnya.

Melalui laporan kajian yang diluncurkan IESR, para pemangku kepentingan berharap Indonesia dapat segera membangun ekosistem yang mendukung pengembangan truk listrik. 

Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, dukungan industri, serta pembangunan infrastruktur yang memadai, sektor logistik nasional dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan.