NEWS
Krisis Energi Global di Depan Mata, Konflik Sosial Mengintai
apakabar.co.id, JAKARTA - Krisis energi global akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi turut memicu hadirnya konflik sosial. Situasi tersebut turut memicu Indonesia berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta sebagai strategi penghematan bahan bakar.
"Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru," ujar pakar sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Kamis (2/4).
Vina menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
Dari perspektif sosiologi, kata Vina, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar. Masyarakat memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
“Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan dan pekerja.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” katanya.
Sementara itu, lanjutnya, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horisontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
Krisis 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY