Menteri PKP Pantau Pelaksanaan BSPS di Desa Pete, Tiga Rumah Diperbaiki

apakabar.co.id, TANGERANG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pengecekan langsung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pete, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3). 

Tercatat tiga rumah warga menjadi sasaran perbaikan, yakni milik Sumiyati, Ahmad, dan Sahlan. Ketiganya masuk dalam kategori desil 1, yaitu kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan pendataan pemerintah. Program BSPS ini diberikan secara gratis kepada penerima manfaat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa kondisi rumah yang diperbaiki memang sangat tidak layak huni dan telah memenuhi kriteria prioritas. 

“Rumahnya sangat tidak layak huni sekali. Dari data BPS juga sudah jelas bahwa ini masuk desil 1, jadi tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses renovasi. 

“Masyarakat kita dididik untuk terbuka. Mereka memilih toko bangunan, tidak hanya satu, tapi beberapa, lalu dibandingkan harganya, dicek apakah sudah termasuk pajak dan ongkir,” kata Maruarar.

Menurutnya, mekanisme tersebut bertujuan agar masyarakat memperoleh harga terbaik dan manfaatnya kembali kepada warga. 

“Keuntungan dari selisih harga itu kembali ke rakyat, jadi ada nilai tambah bagi mereka,” ujarnya.

Maruarar juga menjelaskan adanya dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. 

“Bunganya ringan, hanya sekitar 0,5 persen untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa jaminan,” katanya. 

“Untuk pelaku usaha seperti kontraktor dan toko bangunan skala UMKM, bisa mengakses pinjaman sampai Rp20 miliar dengan subsidi bunga,” tambahnya.

Terkait target program, Maruarar menyebut pelaksanaan BSPS dilakukan secara bertahap. 

“April ini sudah jalan sekitar 83 ribu unit di seluruh Indonesia. Setelah itu kita genjot lagi tahap berikutnya sampai total 400 ribu unit dalam satu tahun,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai program BSPS memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. 

“Saya melihat masyarakat bisa menyelenggarakan proses seperti tender sederhana. Mereka membandingkan harga dan mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya membantu renovasi rumah, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat. 

“Ini bukan cuma bantuan, tapi juga mencerdaskan masyarakat agar lebih paham dalam mengelola proses pembangunan,” ujar Qodari.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa program BSPS berbasis pada data yang akurat. 

“Kami mendukung dengan data, dan akan terus melakukan konsolidasi agar program ini tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyoroti aspek pemberdayaan dalam program tersebut. “Ini bukan sekadar bantuan pembangunan rumah, tetapi ada proses pendidikan. Masyarakat belajar transparansi, belajar mengelola proyek, dan membandingkan harga secara adil,” pungkas Amalia.