Pemkab Tapin Gandeng Kejari Perkuat Pendampingan Hukum Desa

apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin menggandeng Kejaksaan Negeri Tapin untuk memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam menangani persoalan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Tapin dan Kejari Tapin serta pemerintah desa se-Kabupaten Tapin dengan Kejari Tapin di Pendopo Galuh Bastari, kawasan Rantau Baru, Senin (2/11/2026).

Penandatanganan kerjasama langsung oleh Bupati Tapin H Yamani atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin dan Kajari Tapin Moch Fitri Adhy atas nama Kejaksaan Negeri Tapin serta kerjasama dengan pemerintah desa se-Kabupaten Tapin langsung Kepala Desa dan Kejaksaan Negeri Tapin.

Bupati Tapin H Yamani mengatakan kerja sama ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

“Pendampingan juga diharapkan membantu mempercepat penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah maupun desa, “jelasnya.

Menurut Yamani, komunikasi antara perangkat daerah, kepala desa, dan kejaksaan perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat dibahas dan dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat lebih cepat diselesaikan, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Yamani.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi kepala desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Karena itu, pemerintah desa diminta memanfaatkan pendampingan dan penyuluhan hukum untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Moch Fitri Adhy mengatakan, kerja sama tersebut menjadi dasar bagi kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada Pemkab Tapin dan pemerintah desa dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.

“Kerja sama ini bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah Kabupaten Tapin dan pemerintah desa se-Kabupaten Tapin, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.

Selain penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan tersebut dirangkai dengan penerangan dan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Garda Asta Cita (Jaga Cita) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana desa sesuai ketentuan hukum.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Tapin berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, serta memiliki landasan hukum yang jelas demi mewujudkan Tapin yang “Maju Banuanya, Baiman Warganya”.