Pemkab Tapin Gandeng Pengadilan Agama Permudah Urusan Akta Cerah

apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin menghadirkan terobosan pelayanan administrasi kependudukan dengan memfasilitasi pencatatan perceraian bagi warga yang status perkawinannya belum diperbarui dalam dokumen kependudukan.

Bertempat di halaman Kantor Disdukcapil Tapin Bupati Tapin Hamani dan Ketua Pengadilan Agama Rantau resmi menandatangani kerjasama tersebut disaksikan semua penjabat di lingkungan Pemkab Tapin.

Bupati Tapin Yamani tandatangani kerjasama dengan Pengadilan Agama Rantau terkait fasilitas proses penerbitan akta perceraian.

Program ini dijalankan melalui kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Pengadilan Agama Rantau.

Kepala Disdukcapil Tapin Rina Indriani mengatakan, selama ini proses pemutakhiran data kependudukan terkendala belum tersedianya akta cerai. Sebagian masyarakat belum menuntaskan pengurusannya karena terbebani biaya proses perkara di pengadilan.

Melalui kerja sama tersebut, Disdukcapil membantu memfasilitasi masyarakat dalam proses pengurusan dokumen perceraian di Pengadilan Agama Rantau. Akta cerai yang diterbitkan selanjutnya menjadi dasar perubahan status perkawinan dalam data kependudukan.

Selama ini kami menghadapi kendala dalam pemutakhiran data karena masih ada warga yang belum mengurus akta cerai. Melalui kolaborasi ini, kami membantu memfasilitasi proses pengurusannya agar masyarakat bisa mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk memperbarui data kependudukan,” kata Rina.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan warga yang telah memiliki putusan perceraian, tetapi belum mengurus akta cerai sehingga status perkawinannya masih tercatat menikah dalam dokumen kependudukan.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berharap warga tidak lagi terkendala dalam memperbarui status perkawinan sehingga hak administrasi kependudukan dapat terpenuhi secara lebih mudah dan tertib.

Ia menyebutkan, program tersebut merupakan terobosan yang diklaim pertama kali dilaksanakan di Indonesia melalui integrasi pelayanan Disdukcapil dan Pengadilan Agama. Pelaksanaannya juga telah dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut Rina, kepastian status perkawinan penting karena berkaitan dengan keakuratan data penduduk dan pemenuhan hak administrasi masyarakat. Karena itu, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar warga tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Bupati Tapin H Yamani menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai, kerja sama antara lembaga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas status perkawinannya.

Yamani menegaskan, kerja sama itu harus menghasilkan manfaat langsung, bukan sekadar kesepakatan administratif.

"Kerja sama ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, gratis, dan berbasis digital,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran Disdukcapil terus mengembangkan inovasi pelayanan, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Tertib administrasi kependudukan, kata Yamani, merupakan tanggung jawab bersama sekaligus dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data yang akurat akan mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan yang inklusif, modern, dan tepat sasaran.

Melalui program ini, Pemkab Tapin berharap persoalan ketidaksesuaian status perkawinan dalam dokumen kependudukan dapat dikurangi.