ADVERTORIAL

Pemkab Tapin Percepat Digitalisasi Layanan Kependudukan

Bupati Tapin Yamani membuka Dukcapil Fair 2026 bertema “Tapin Maju Go Digital – Satu NIK, Satu IKD, Semua Lebih Mudah”. Foto: ist
Bupati Tapin Yamani membuka Dukcapil Fair 2026 bertema “Tapin Maju Go Digital – Satu NIK, Satu IKD, Semua Lebih Mudah”. Foto: ist
apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mendorong percepatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Digitalisasi diharapkan tidak hanya mempermudah urusan administrasi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan yang cepat, akurat, dan gratis.

Upaya tersebut disampaikan Bupati Tapin Yamani saat membuka Dukcapil Fair 2026 bertema “Tapin Maju Go Digital – Satu NIK, Satu IKD, Semua Lebih Mudah”, di Kantor Disdukcapil, Selasa (3/11/2026).


Bupati Yamani mengatakan, dokumen kependudukan merupakan dasar bagi warga untuk mendapatkan berbagai hak pelayanan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga bantuan sosial serta layanan ekonomi. Karena itu, kemudahan mengakses dokumen kependudukan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

“Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi juga harus berupaya hadir lebih dekat, lebih mudah dijangkau, dan lebih menarik bagi masyarakat,” kata Yamani.

Menurut dia, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk membuat pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui IKD yang diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung pengembangan pelayanan berbasis digital.

Namun, percepatan digitalisasi membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami manfaat serta cara menggunakan IKD.

“Saya meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tapin memperluas edukasi dan fasilitasi aktivasi identitas digital dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan,” ujarnya.

Yamani juga berharap kegiatan tersebut menghasilkan manfaat nyata, terutama meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan penggunaan IKD. Ia juga meminta jajaran Disdukcapil menjaga integritas dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Digitalisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Dengan demikian, kemudahan teknologi tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Tapin.

Kepala Disdukcapil Tapin Hj Rina Indriani mengatakan, Dukcapil Fair menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan sekaligus memperkenalkan inovasi pelayanan yang telah dikembangkan pemerintah daerah.

Disdukcapil Tapin, kata Rina, menjalankan sejumlah program untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Program tersebut meliputi Pelayanan Langsung Didatangi (PELANGI), jemput bola perekaman ke sekolah melalui Jebol Pelosok, serta pelayanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui PELITA SEKOLAH.

Disdukcapil juga mengembangkan program Dukcapil Goes to School untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan memfasilitasi pencatatan perkawinan non-Muslim secara massal.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh penduduk Kabupaten Tapin memperoleh hak administrasi kependudukan dengan dokumen yang lengkap, jelas, dan akurat. Pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis,” ujar Rina.


Menurut Rina, inovasi pelayanan perlu ditopang kerja sama lintas sektor. Pemerintah desa, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, instansi vertikal, dan berbagai unsur masyarakat memiliki peran dalam memastikan setiap warga mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya.

Dukcapil Fair 2026 juga dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang mendukung peningkatan pelayanan serta pegawai yang menunjukkan dedikasi dan kinerja baik.