Perdagangan dan Investasi Indonesia Didorong Ciptakan Pekerjaan Layak

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menyampaikan bahwa Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan dapat didorong hingga mencapai 8 persen.

"Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan terus beruaya mengejar target pertumbuhan sebesar 8 persen. Kami menjaga perjanjian perdagangan yang kuat dengan mitra seperti Kanada, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara di wilayah Asia," ujar Dida dalam Seminar on Trade, Investment and Decent Work di Jakarta, Rabu (29/4).

Ia menekankan, penguatan kerja sama perdagangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas rantai pasok global. Di saat yang sama, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mendorong praktik ekonomi yang menghormati hak asasi manusia serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa dampak positif dari perdagangan dan investasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, integrasi kebijakan antara sektor perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pendekatan terpadu ini dinilai penting untuk menghasilkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Direktur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, mengingatkan bahwa keberhasilan perdagangan dan investasi tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi saja.

"Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong kuat kemajuan, namun keberhasilannya juga harus diukur dari kualitas pekerjaan yang diciptakan, serta peluang yang dibuka bagi pekerja dan pelaku usaha," jelasnya.

Seminar tersebut merupakan bagian dari dialog nasional selama tiga hari yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pekerja, akademisi, hingga masyarakat sipil. Forum ini membahas bagaimana perdagangan dan investasi dapat berkontribusi tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kondisi kerja yang lebih adil.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, serta Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program ILO, yakni IMPLEMENT dan RealGains, yang didukung oleh Pemerintah Flanders, Belgia, serta Kanada. Program ini bertujuan mendorong praktik perdagangan dan investasi yang lebih inklusif, termasuk penghapusan diskriminasi gender dan pekerja anak.

Meski arah kebijakan mulai menekankan pentingnya pekerjaan layak, tantangan di lapangan masih cukup besar. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan perlindungan yang terbatas. Selain itu, persoalan upah rendah dan ketidakpastian kerja masih kerap terjadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan dan investasi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan berkualitas. Tanpa perbaikan dalam perlindungan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta kepastian upah yang layak, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menambah jumlah pekerjaan, tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata.