apakabar.co.id, JAKARTA – Aksi demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 hingga di penghujung Agustus memakan sejumlah korban jiwa yang tersebar di sejumlah daerah. Korban yang meninggal dunia berasal dari beragam kalangan mulai dari ojek online (ojol), warga, pelajar, mahasiswa hingga pegawai DPRD dan Pemkot.
Aksi demontrasi tersebut dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Di sisi lain anggota DPR justru bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.
Advokat Nathaniel Hutagaol menegaskan jika ada polisi dan warga yang dihukum karena insiden demonstrasi di penghujung Agustus tersebut, menurutnya seharusnya anggota DPR juga harus dihukum karena perilaku tidak merakyat dan tidak memiliki keberanian untuk menemui rakyatnya.
“Pertanyaannya apakah Prabowo berani mengambil langkah untuk menghukum anggota DPR RI yang tidak peduli pada masyarakatnya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/9).
Baca juga: HUT RI Ke-80, Nathaniel: Penegakan Hukum Tak Kunjung Merdeka
Pria yang akrab disapa Niel tersebut mengkritik DPR RI yang seharusnya menjadi kepanjangan aspirasi rakyat, justru malah menjadi lembaga yang eksklusif. Ini tidak selaras dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan gerbang DPR RI terbuka lebar untuk rakyat.
“Faktanya ketika serangkaian demonstrasi yang terjadi gerbang DPR RI malah dipasangin beton dan dijaga oleh aparat kepolisian dengan peralatan lengkap. Selain juga tak satupun anggota DPR RI yang berani keluar menemu massa aksi,” paparnya.
Niel juga memberikan catatan mengenai dugaan aksi massa yang diduga ditunggangi dengan memanfaatkan kekecewaan rakyat kepada DPR RI. Padahal bila sejak awal anggota DPR RI berani menemui rakyatnya maka tidak ada tudingan aksi massa yang ditunggangi. “Saya rasa tidak,” tegasnya.
