Peneliti Auriga: Transparansi Data CPO Kunci Pemantauan Deforestasi di Rantai Pasok Sawit

Staf Peneliti Direktorat Perkebunan, Yayasan Auriga Nusantara, sekaligus mitra TRASE, Sesilia Maharani Putri, menjelaskan bahwa salah satu pendekatan yang dilakukan adalah membandingkan data produksi sawit nasional dengan data ekspor di luar negeri.

"Kita ingin melihat berapa besar produksi sawit di Indonesia, lalu membandingkannya dengan data ekspor yang tercatat di negara tujuan. Di sana pasti ada gap," ujar Sesilia di Jakarta, Rabu (25/2). 

Menurut dia, selisih atau gap tersebut saat ini masih diasumsikan sebagai konsumsi domestik. Sebab, volume produksi di dalam negeri umumnya lebih besar dibandingkan angka ekspor yang tercatat.

"Sebelum menyimpulkan data ekspor ke luar, kita harus menganggap selisih itu sebagai data domestik. Itu dikonsumsi di dalam negeri," katanya.

Pemantauan ini, lanjut Sesilia, juga berfungsi sebagai validasi silang antara data dalam negeri dan data internasional. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat melihat seberapa besar perbandingan antara konsumsi domestik dengan ekspor.

Isu transparansi menjadi krusial dalam konteks industri kelapa sawit. Sesilia mengingatkan bahwa pada 2018 pemerintah sempat membuka data produksi crude palm oil (CPO). Namun, akses terhadap data tersebut kini tidak selalu mudah.

"Dulu sempat dibuka, misalnya jumlah produksi CPO setiap waktu. Sekarang, untuk beberapa provinsi kadang ada datanya, kadang tidak. Bahkan ada yang memang tidak tersedia," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat peneliti harus melakukan audiensi atau permintaan data secara berkala kepada pihak terkait. Tanpa data resmi yang konsisten, analisis rantai pasok menjadi lebih kompleks.

Sesilia menambahkan, data di tingkat pabrik kelapa sawit atau mill relatif lebih mudah dikumpulkan dibandingkan data di tingkat kebun atau petani.

"Data di mill itu lebih mudah untuk diketahui. Kita bisa lihat kapasitasnya, berapa banyak yang bisa ditampung,” katanya.

Dari kapasitas tersebut, peneliti kemudian membuat pemodelan statistik untuk memperkirakan berapa luas area kebun di sekitarnya yang memasok bahan baku. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan jarak kebun ke mill, jaringan transportasi, hingga kemungkinan kesamaan kepemilikan antara kebun dan pabrik.

"Kita lihat secara proporsional, satu kebun itu bisa memasok ke berapa mill. Tapi ada catatan, apakah ada jaringan transportasi, apakah kepemilikannya sama, dan apakah masih dalam radius yang masuk akal," jelasnya.

Pendekatan ini diperlukan karena di lapangan, alur distribusi tandan buah segar (TBS) tidak selalu langsung dari petani ke pabrik. Banyak petani menjual hasil panen melalui perantara atau pengepul, sehingga asal-usul pasokan menjadi lebih sulit dilacak.

"Petani itu tidak selalu punya saluran langsung ke pabrik. Biasanya lewat pengepul dulu. Itu yang membuat rantai pasoknya tidak transparan,” kata Sesilia.

Menurut Sesilia, hingga kini belum ada kewajiban yang tegas di tingkat daerah untuk mendokumentasikan alur rantai pasok secara rinci. Akibatnya, data mengenai siapa memasok ke siapa sering kali tidak tersedia.

"Kita tidak bisa melihat secara jelas bagian mana masuk ke perusahaan mana. Data itu memang belum ada secara terbuka," ujarnya.

Padahal, transparansi rantai pasok menjadi salah satu tuntutan global, terutama dalam konteks komitmen bebas deforestasi. Banyak negara tujuan ekspor kini menuntut disklosur atau keterbukaan sumber bahan baku.

Dalam kondisi keterbatasan data, Yayasan Auriga Nusantara memanfaatkan berbagai sumber lain, seperti data konsesi, data tutupan lahan, serta kolaborasi dengan lembaga riset dan akademisi. Dari data tersebut, dilakukan pemodelan untuk memperkirakan potensi keterkaitan antara kebun, pabrik, dan perusahaan.

"Kita punya data konsesi, data eksisting, lalu kita aktifkan untuk membuat model. Jadi walaupun tidak punya data real transaksi, kita bisa mendekati situasinya," terang Sesilia.

Pemantauan rantai pasok berisiko deforestasi bukan hanya soal angka produksi dan ekspor. Lebih dari itu, data yang akurat dibutuhkan untuk memastikan bahwa ekspansi sawit tidak mendorong pembukaan hutan baru.

Melalui perbandingan data produksi, konsumsi domestik, dan ekspor, pemerintah dapat memiliki gambaran lebih utuh mengenai tata kelola industri sawit nasional. Transparansi ini dinilai penting untuk memperkuat kebijakan, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan.

Dengan keterbukaan data CPO dan rantai pasok, pengawasan terhadap risiko deforestasi bisa dilakukan lebih efektif. 

"Tanpa itu, celah data berpotensi menyulitkan upaya pelacakan sumber pasokan dan menghambat komitmen keberlanjutan Indonesia di mata dunia," tandasnya.