EKBIS

Apindo: Molis Nasional Jadikan Manufaktur Penggerak Utama Ekonomi

Petugas mengecek kendaraan bermotor listrik di Jatinegara,  Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Antara
Petugas mengecek kendaraan bermotor listrik di Jatinegara, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik (molis) nasional dapat menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Menurutnya, inisiatif tersebut berpotensi mendorong proses reindustrialisasi yang selama ini dibutuhkan Indonesia di tengah masih rendahnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Hal ini tentunya menjadi angin segar agar sektor manufaktur bisa kembali terdorong dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional, serta menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang berkualitas," ujar Ajib melalui keterangan di Jakarta, Selasa (21/7).

Ajib menjelaskan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia saat ini masih berada di kisaran 19,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan deindustrialisasi sehingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah industri belum optimal.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi di atas enam persen serta penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun akan sulit tercapai apabila kontribusi sektor manufaktur tetap berada di bawah 20 persen terhadap PDB.

Sebagai perbandingan, Ajib mencontohkan Vietnam mampu mengembangkan sektor manufakturnya melalui regulasi yang mendukung industri domestik serta penciptaan biaya berusaha yang lebih kompetitif.

Hasilnya, kontribusi manufaktur di negara tersebut telah melampaui 23 persen terhadap PDB, bahkan pada beberapa sektor mencapai 30 persen.

Meski menyambut positif rencana pemerintah, Ajib menilai keberhasilan program motor listrik nasional sangat bergantung pada implementasi di tingkat kementerian dan lembaga.
Menurutnya, motor listrik nasional tidak cukup hanya diproduksi di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki kandungan lokal yang tinggi dan mampu membangun rantai pasok dalam negeri.

"Untuk bisa disebut sebagai motor listrik nasional dan memberikan dampak trickle down effect untuk industri kecil menengah, produk ini minimal harus memenuhi dua unsur. Pertama, mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen termasuk IP lokal, misalnya chassis, body pack, wiring, dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan pengembangan motor listrik nasional harus melibatkan industri kecil dan menengah sebagai bagian dari rantai pasok, termasuk koperasi dan pelaku usaha komponen otomotif.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menilai setidaknya terdapat tiga manfaat utama saat motor listrik diwujudkan. Pertama, kendaraan tersebut dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi produktif.
Kedua, penggunaan motor listrik dinilai mampu mengurangi emisi gas buang hingga lebih dari 95 persen sehingga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau.

Ketiga, program ini berpotensi mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan jumlah sepeda motor di Indonesia yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 145 juta unit, peralihan kendaraan listrik dinilai dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

Ajib juga mengingatkan pemerintah agar memastikan motor listrik nasional benar-benar merupakan hasil pengembangan industri dalam negeri dan bukan sekadar produk luar negeri yang diberi merek lokal.

"Kalau Indonesia benar-benar bisa memproduksi motor listrik nasional, ini akan menjadi momentum reindustrialisasi untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," pungkasnya.