apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis Indonesia mampu melakukan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan begitu dapat memenuhi target emisi karbon yang sudah ditetapkan.
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha menerangkan proses transisi energi dilakukan berdasarkan batas kemampuan nasional. Termasuk merujuk standar yang ditetapkan negara-negara maju. Karena itu, transisi energi perlu dilakukan secara bertahap.
“Namun batu bara masih menjadi sumber energi yang kompetitif dan murah. Maka, supaya kita konsisten dengan penurunan emisi karbon di PLTU batu bara, maka perlu dilakukan co-firing (pencampuran) dengan biomassa dan ke depan dengan teknologi penyimpanan karbon CCS dan CCUS,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1).
Baca juga: Disentil Jokowi, Bahlil Bakal Pangkas Syarat Investasi EBT
Hangga mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan mengembangkan EBT dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Hingga 2040 mendatang, lebih dari 100 GW kapasitas energi akan dibangun.
“Sebanyak 75 persen di antaranya berasal dari EBT, 5 GW nuklir dan 20 GW dari gas,” katanya.
Dia berharap melalui Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin Menteri ESDM, dapat meningkatkan investasi, hilirisasi, dan memicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah pada komoditas Indonesia.
“Indonesia harus bisa beralih dari bahan bakar fosil ke EBT untuk mencapai target Paris Agreement tahun 2030 dan juga NZE di 2060. Coal phase down menjadi penting, namun harus ada solusi,” tegasnya.
Baca juga: Permen PLTS Atap Disetujui, Pelaku Usaha EBT Girang
Sementara itu, untuk PLTU yang dipensiunkan juga perlu ada solusi penggantinya. Sumber energi yang bisa menjadi base load, yang murah, dan dapat diakses oleh masyarakat adalah co-firing dengan biomassa, gas, dan EBT.
“Menteri ESDM sudah mengeluarkan kepmen tentang B40 (biodiesel) dan kami berharap kepmen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tahun depan, targetnya meningkat ke B50 dan seterusnya sampai B100,” ujarnya.
Terkait transportasi bahan bakar nabati atau FAME, kata Hangga, juga penting dan harus ada perusahaan yang bisa diandalkan untuk mengangkut komoditas tersebut.
“Untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG harus tepat sasaran dan skemanya akan disampaikan oleh Presiden dan Menteri ESDM,” ujarnya.
Baca juga: Simalakama Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia
Menurut Hangga, pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisi XII DPR dan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam penyusunan Kebijakan Energi Nasional yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Turunan dari KEN ada RUKN yang saat ini sedang dibahas dan RUPTL di sisi kanan. Di sisi kiri, ada RUEN dan juga RUED,” jelasnya.
