apakabar.co.id, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perlu kerja sama erat antar lembaga dan pelaku industri. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menumbuhkan transaksi di bursa karbon.
OJK mencatat hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di karbon bursa baru mencapai 600 ribu ton setara CO2. Jumlah tersebut setera dengan nilai transaksi sebesar Rp36,78 miliar.
“Ini kami yakin potensinya tinggi,” katan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M OJK dalam keterangannya dikutip Senin (10/6).
Bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. Setelah 9 bulan berdiri, Antonius menyebut pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan.
Ia menekankan bahwa OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon. Namun perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan.
“Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait,” ujar dia.
Adapun dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi dan transportasi.
“Suplai itu ‘didrive’ atau didorong dari Kementerian. Untuk ‘demand’ itu didorong misalnya dengan pajak karbon kewajiaban,” jelasnya.
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang didirikan pada September 2024 menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
IDXCarbon terhubung dengan SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari penghitungan dua kali.
Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia.
