apakabar.co.id, JAKARTA – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan kabinet zaken yang sempat dijanjikan presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah hambatan.
“Apakah ini utusan murni Prabowo atau hasil political interplay?” ujar ekonom senior INDEF Didin S. Damanhuri dalam diskusi publik bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa (22/10).
Berdasarkan pengamatan pendiri INDEF tersebut, hal tersebut disebabkan lima faktor. Pertama, pengaruh mantan Presiden Joko Widodo yang memasukan 16 menteri di zamannya di kabinet Prabowo-Gibran.
Baca juga: INDEF Minta Kadin Bersatu untuk Dongkrak Daya Beli
Baca juga: INDEF: Ekonomi Syariah di RI Perlu Mengintegrasikan Regulasi
Kedua, terdapat pengaruh lingkaran bisnis yang menyebabkan sejumlah menteri dan wakil menteri di pos kementerian diduga berasal dari oligarki yang memiliki kepentingan bisnis.
“Selanjutnya komposisi profesional di Menteri Dikdasmen, Menteri Agama, dan lain-lain,” ujar Guru Besar IPB tersebut.
Terakhir, disebabkan terdapat kepentingan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang memainkan peranannya untuk menunjuka menteri-menteri Prabowo.
“Lembaga-lembaga itu tak ingin kepentingannya terganggu,” ungkapnya.
Hambatan pembentukan kabinet zaken tersebut menurut Didin tidak mencerminkan keinginan dan cita-cita Prabowo. Terlebih dengan dibentuknya kabinet yang super gemuk tersebut.
