apakabar.co.id, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimis kondisi dapat segera stabil demi mengembalikan situasi aman dan kegiatan usaha dapat berjalan normal kembali.
Ketua Umum Kadin Indonsia Anindya Bakrie menerangkan dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik. Di sisi lain juga membutuhkan stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri.
“Agar kegiatan perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (2/9).
Baca juga: Kadin: ISF 2025 Fokus Sektor Bisnis Hijau
Situasi keamanan di Indonesia, kata Anindya, dapat memicu terjadinya inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan laporan dari para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi, pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat terganggunya rantai pasok, dan jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.
Selain itu, gangguan keamanan di berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH), yang sekaligus berdampak pada pemasukan usaha mikro dan ultra mikro serta pengemudi ojek daring.
“Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan,” katanya.
Baca juga: Mentan Ajak Kadin Terlibat Pengembangan Pertanian-Perkebunan
Lebih jauh, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil, serta menggerakkan ekonomi di daerah.
Selain itu, Anindya menilai kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga, karena pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.
“Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan,” jelasnya.
Baca juga: Kadin Dorong Penguatan Rantai Pasok Industri Halal
Karena itu, imbuh Anindya, pihaknya mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi.
Anindya mengimbuhkan dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat juga menghambat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya.
“Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” pungkasnya.
