apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menilai pentingnya dilakukan optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur.
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menerangkan hal itu bertujuan untuk mengatasi polusi udara. Termasuk menjamin BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta dikutip Sabtu (14/9).
Untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, kata Rachmat, Pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yakni kepada golongan yang membutuhkan.
“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” katanya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penerapan BBM Rendah Sulfur
Terkait dengan kekhawatiran akan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah, Rachmat menyebut pemerintah tetap akan memperhatikan kebutuhan dari golongan tersebut.
“Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan lebih dari 1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan,” ujar Rachmat.
Rachmat menjelaskan terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM.
“Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar Rachmat.
Baca juga: Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Berpotensi Munculkan Masalah Baru
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Di sisi lain, kata Rachmat, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.
Kemenko Marves menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.
