EKBIS

Konlik AS–Iran Memanas, Mendag Ingatkan Ancaman Kenaikan BBM dan Tekanan Ekspor Indonesia

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengingatkan adanya potensi dampak serius terhadap sektor perdagangan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan energi dan biaya logistik.
Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. Foto: ANTARA/Anadolu
Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. Foto: ANTARA/Anadolu
apakabar.co.id, JAKARTA - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah menjadi perhatian dunia. Di tengah eskalasi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengingatkan adanya potensi dampak serius terhadap sektor perdagangan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan energi dan biaya logistik.

Menurut Budi, risiko terbesar akan muncul jika terjadi gangguan pada distribusi minyak global. Salah satu skenario yang dikhawatirkan adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi pintu utama perdagangan minyak dunia.

"Bahan bakar minyak pasti akan naik ya, kalau itu memang benar-benar terjadi (potensi penutupan Selat Hormuz). Mudah-mudahan nggak ya," ujar Budi di Jakarta, Senin (2/3).

Ia menjelaskan, sektor energi akan menjadi yang paling awal merasakan dampaknya. Kenaikan harga minyak mentah dunia hampir pasti akan berimbas pada harga bahan bakar dalam negeri. Kondisi itu tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga merambat ke berbagai sektor industri.

Sektor manufaktur dinilai sebagai salah satu yang paling rentan. Industri pengolahan di Indonesia sangat bergantung pada energi dalam proses produksi. Jika harga energi melonjak, maka biaya operasional perusahaan otomatis meningkat.

Kenaikan ongkos produksi ini berisiko menekan margin keuntungan pelaku usaha. Dalam situasi tertentu, perusahaan bisa saja terpaksa menaikkan harga jual produk untuk menutup biaya tambahan tersebut. Jika itu terjadi, daya saing produk Indonesia di pasar global bisa ikut tergerus.

Budi juga menyoroti dampak lanjutan terhadap sektor ekspor. Menurutnya, eksportir Indonesia berpotensi menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, biaya produksi dan logistik meningkat. Di sisi lain, permintaan global bisa melemah akibat ketidakpastian ekonomi yang dipicu konflik geopolitik.

"Ekspor kita juga pasti cost-nya menjadi naik. Artinya, kita dan negara lain juga semua terdampak. Negara lain yang butuh bahan baku juga terdampak, yang barang menjadi juga terdampak," tegasnya.

Budi menekankan bahwa dampak konflik ini tidak hanya dirasakan Indonesia, melainkan hampir seluruh negara yang terlibat dalam rantai perdagangan global. Kenaikan harga energi dan gangguan distribusi akan memicu efek berantai pada harga bahan baku, biaya pengiriman, hingga harga barang jadi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menaruh perhatian besar pada penguatan sektor perdagangan dalam negeri. Konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai dapat menjadi bantalan di tengah gejolak global.

Pemerintah berencana memaksimalkan berbagai stimulus ekonomi serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas perdagangan domestik tetap bergerak, meskipun tekanan dari luar negeri meningkat.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat upaya penguatan pasar dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu serta membuka peluang baru di tengah perubahan dinamika global.

Budi berharap eskalasi konflik tidak sampai mengganggu stabilitas perdagangan internasional secara signifikan. Untuk itu pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif agar dampaknya terhadap ekonomi nasional bisa ditekan seminimal mungkin.

Di tengah ketidakpastian global, menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan daya saing produk nasional menjadi kunci agar perekonomian Indonesia tetap bertahan.